Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dan sejumlah Pengelola Depo Kontainer Kosong di Kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara melakukan peningkatan dan efisiensi layanan di Tanjung Priok.
Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan para pengemudi dan pengusaha truk di New Priok Container Terminal One (NPCT-1) mengusulkan adanya evaluasi ulang atas alur dan waktu aktivitas keluar masuk peti kemas.
"Termasuk aktivitas di gate in dan gate out, loading, dan unloading kontainer, time productivity tanggo, crane, rubber tyref gantry crane/RTG dan semua alat bongkar muat di pelabuhan," ujarnya, Senin (5/4/2021).
Tak hanya kepada IPC, Aptrindo juga meminta kepada Asosiasi Depo Kontianer Indonesia (Asdeki) selaku wadah dari para pelaku usaha depo peti kemas agar menjelaskan pokok permasalahan.
Gemilang meminta Asdeki membuat peningkatan agar kondisi kemacetan tidak terulang di fasilitas depo bahkan apabila perlu diambil solusi dengan memanggil juga principle pelayaran agar mengalihkan kontainernya ke depo lain.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi di depo sumber utamanya adalah manajemen penumpukan inventoris dan manajemen depo yang bermasalah atau kurangnya alat hingga restacker yang sudah tua. Kondisi tersebut berdampak kepada produktivitas di depo sangat jauh dari harapan pelaku bisnis atau pelanggan.
Baca Juga
Oleh sebab itu, kata dia, mesti adanya Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) terhadap pelayanan di fasilitas depo peti kemas di luar pelabuhan.
"Harusnya pelayanan bongkar muat perjam 10 box, tapi ini hanya 2 box per jam, karena tidak ada SLA/SLG itu," ujar Gemilang.
Di luar itu, pihak pengelola depo di luar pelabuhan mestinya mengukur kemampuan handling kontainer dan kapasitas maksimal penyimpanan areanya dengan mengatur lay out untuk antrian masuk ke dalam area depo bukan antri di luar area depo. Selain itu, alat handling harus ditambah sehingga proses bongkar muat jadi lebih cepat.
"Jangan hanya berpikir mengeluarkan biaya sedikit untuk mendapatkan untung besar tetapi pihak lain dikorbankan," ujarnya.
Dia berpendapat semestinya pelayaran mampu mengukur kemampuan depo melayani pesanan pengiriman (Delivery Order/DO) peti kemas yang dikeluarkannya. Bila depo sudah over kapasitas dapat untuk sementara dialihkan kepada depo lain, sebab hal ini juga mengakibatkan macet di akses sekitar depo tersebut.
Dia juga mengatakan selain alat mesti ada kantong buffer di depo peti kemas. Pasalnya selama ini terjadi kesulitan untuk mencari kontainer di depo akibat tumpukan peti kemasnya sudah melampaui kapaitas sehingga waktu yang dibutuhkan untuk lift-off (Lo-Lo) di depo tidak terukur dan tidak terstruktur.
Aptrindo juga mendesak pemerintah melalui instansi tetkait harus turun tangan. Terlebih dia juga meminta adanya standar kinerja layanan (key performance indicator/KPI) di fasilitas depo peti kemas sejak gate in hingga gate out.
