Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menyatakan berminat untuk menjadi peserta lelang proyek Jembatan Batam-Bintan. Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melelang paket proyek tersebut pada kuartal II/2021.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan pihaknya masih melakukan penjajakan dengan perusahaan lain untuk mengikuti lelang Jembatan Batam-Bintan. Menurutnya, Hutama Karya perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjalin kerja sama untuk konstruksi Jembatan Batam-Bintan.
"Pada prinsipnya, Hutama Karya berminat dan berencana untuk mengikuti proses lelang tersebut dengan menggunakan sistem KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha)," katanya kepada Bisnis, Senin (5/4/2021).
Tjahjo berujar Hutama karya memiliki kompetensi dan portofolio yang baik dalam pembangunan jembatan bentang panjang. Oleh karena itu, lanjutnya perseroan akan mempertimbangkan aspek komersial, teknis, legal, dan bisnis mengingat proyek KPBU tersebut merupakan proyek dengan kontrak tahun jamak.
Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan jenis kontrak paket konstruksi jembatan tersebut adalah kontrak tahun jamak. Pemerintah akan mendukung pendanaan konstruksi jembatan tersebut sekitar 30 persen.
"Kemungkinan [pendanaan konstruksi Jembatan Batam-Bintan] diambil dari dana loan luar negeri. [Sejauh ini] belum ada target negara asal pinjaman," ujarnya kepada Bisnis.
Proyek jembatan Batam–Bintan masuk dalam kategori solicited atau atas prakarsa pemerintah dengan nilai investasi sekitar Rp8,8 triliun. Dengan kata lain, pemerintah akan mendukung pendanaan proyek tersebut sekitar Rp2,64 triliun.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan akan melelang proyek Jembatan Batam–Bintan di Kepulauan Riau pada kuartal II/2021. Pengkajian teknis dan finansial proyek itu baru dilakukan belum lama ini.
Menurutnya, keterlambatan pengkajian tersebut disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada desain dan fungsi jembatan tersebut. Eko mencontohkan terkait penambahan jalur sepeda motor dalam jembatan tersebut.
"Itu [penambahan jalur sepeda motor] akan berimplikasi ke investasi, lalu penambahan lebar jembatan tol dari 26 meter sekarang menjadi 32 meter. Itu yang harus dilihat kembali," paparnya.
Walau akan berpengaruh pada sisi investasi, Eko menyampaikan pihaknya tetap memberi dukungan secara finansial karena proyek itu tetap feasible. Walakin, hal tersebut juga berkontribusi dalam memperlambat pelelangan proyek tersebut mengingat harus berkoordinasi dengan kementerian lain.
