Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan telah menyerap hampir 20 persen dari total anggaran tahun ini pada awal April 2021.
Anggaran Kementerian PUPR pada awal 2021 mencapai Rp149,81 triliun. Namun demikian, proses refocusing membuat anggaran kementerian menjadi Rp131,81 triliun.
"Progres keuangan Kementerian PUPR status 5 April 2021, 12.00 WIB: Progres Keuangan 18,66 persen (Rp24,45 triliun), Progres Fisik 20,26 persen," seperti dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Senin (5/4/2021).
Adapun, pagu revisi Kementerian PUPR tahun ini adaah Rp134,89 triliun karena ada percepatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) dan peluncuran surat berharga syariah nasional (SBSN) senilai Rp3,08 triliun. Angka tersebut dapat kembali bertambah menjadi Rp137,39 triliun mengingat ada potensi tambahan Rp2,5 triliun dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Refocusing yang dikenakan pada Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp17,99 triliun. Pengurangan riil yang terjadi pada anggaran Kementerian PUPR 2021 sejauh ini Rp14,92 triliun.
Pengurangan anggaran tersebut membuat sebagian besar direktorat jenderal di Kementerian PUPR mengurangi target-target pembangunan pada tahun ini. Namun demikian, ada beberapa strategi yang dilakukan secara berjamaah.
Pertama, penundaan dukungan pembangunan pada Kawasan Industri Subang. Langkah tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air.
"[Kami] menunda [dukugan pembangunan infrastruktur] di Kawasan Industri Subang karena [pembebasan] tanah belum beres, jadi kami refocusing," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko belum lama ini.
Kedua, melanjutkan proyek-proyek konstruksi yang tertunda pada 2020 akibat refocusing. Seperti diketahui, Kementerian PUPR mendapatkan refocusing anggaran senilai Rp44,58 triliun yang membuat anggaran Kementerian PUPR 2020 menjadi Rp76,53 triliun.
Ketiga, mempertahankan anggaran program padat karya tunai (PKT). Adapun, anggaran PKT Kementerian PUPR berpotensi bertambah sekitar Rp2,5 triliun dari program PEN.
Kementerian PUPR menargetkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja melalui program PKT sepanjang 2021. Target tersebut dibagi kepada empat Direktorat Jenderal dalam Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) tercatat mendapatkan anggaran terbesar.
DJSDA mendapatkan dana PKT senilai Rp7,15 triliun yang ditargetkan dapat menyerap 386.159 tenaga kerja. Dengan kata lain, DJSDA mendapatkan alokasi program PKT sebesar 30,76 persen dari total anggaran PKT 2021.
Alokasi tersebut diantaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan (DJ Perumahan) mendapatkan anggaran PKT terkecil atau Rp4,11 triliun. Namun demikian, DJ Perumahan memiliki target penyerapan tenaga kerja terbesar kedua atau hingga 378.460 tenaga kerja.
DJ Perumahan akan melaksanakan program PKT melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit.
Di samping itu, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja.
Kegiatan PKT yang dilakukan DJBM pada tahun ini adalah kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol. Kegiatan tersebut akan disalurkan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang tersebar di 34 provinsi.
Terakhir, Direktorat Jenderal Cipta Karya menganggarkan program PKT senilai Rp5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
