Bisnis.com, JAKARTA — Industri kecil dan menegah (IKM) tekstil mencatat penurunan penjualan karena pandemi Covid-19 dan kondisi pasar yang dibanjiri oleh produk impor.
Pasalnya, produk impor ini tidak hanya terjadi di pasar swalayan tetapi juga melalui marketplace.
Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Riza Muhidin mengatakan untuk itu diperlukan pemberlakuan safeguard pakaian jadi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.
“Pemerintah perlu melakukan pemberlakuan safeguard pakaian jadi sesuai dengan rekomendasi KPPI. Rekomendasi ini sudah benar, tinggal diberlakukan saja,” katanya melalui siaran pers, Jumat (2/4/2021).
Riza mengatakan safeguard ini dapat menumbuhkan optimisme di IKM tekstil dan juga akan membuat rantai produksi IKM dan UMKM dalam negeri akan semakin kuat.
“Bahan baku IKM ini tersedia semua di dalam negeri. Tinggal support dari pemerintah saja untuk memproteksi pasar lokal,” ucapnya.
Analis Kebijakan Industri dan Perdagangan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan bahwa praktik masuknya produk impor masih masif dilakukan, khususnya untuk produk pakaian jadi. Masuknya produk impor tersebut melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce.
“Mereka masuk melalui PLB e-commerce. PLB ini tidak hanya tekstil saja, macam-macam produknya. Lebih ke produk konsumsi kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Aqil melanjutkan bahwa IKM seharusnya dapat memproduksi pakaian jadi. Jumlah produksinya pun cukup berlimpah karena jumlah produsen yang banyak.
Merujuk data Indotextiles, tahun lalu hasil produksi garmen IKM sebesar 641.000 ton.
Dia mencontohkan diJawa Barat ada sentra rajut binong di Bandung yang memiliki banyak pekerja. Alhasil, menjadi miris ketika produknya tidak dapat bersaing dengan impor karena harganya jauh sekali tetapi dengan kualitas yang lebih baik dibanding produk impor.
Di wilayah lain, Aqil mendapatkan laporan bahwa ada ancaman proses produksi. Yakni IKM di Surakarta yang menggunakan limbah garmen sebagai bahan baku. Menurutnya produsen sudah tidak dapat memenuhi permintaannya karena produksinya sudah minim.
“Di Surakarta, IKM ini tidak dapat bahan baku sesuai permintaannya. Padahal bahan bakunya limbah, kalau limbahnya minim, artinya produksi IKM hilirnya juga minim,” terang Aqil.
Dia mengatakan, jika pemerintah tidak dapat memproteksi pasar dalam negeri, IKM ini akan mati perlahan-lahan. Padahal potensi IKM tekstil ini dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi.
