Bisnis.com, JAKARTA – Staf Ahli Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Laus Deo Calvin Rumayom menilai secara teknis program Tol Laut telah berjalan sukses. Tetapi, muatan balik kerap menjadi salah satu kendala yang perlu penanganan lebih.
Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong dalam rangka evaluasi dan meninjau langsung pelaksanaan program Tol Laut di pelabuhan yang baru dimulai awal tahun ini.
“Hal yang kami evaluasi adalah muatan balik ini terkait dengan commodity. Komoditi ini perlu kita pastikan menjadi peranan utama para kepala daerah terutama dinas-dinas terkait dalam menyiapkan produksi baik dari sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga juga industri-industri yang lain,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip, Minggu (28/3/2021).
Menurutnya salah satu penggerak muatan balik adalah dengan meningkatkan produksi komoditas-komoditas lokal yang menjadi unggulan dan berdaya jual tinggi untuk dapat dikirim ke luar daerah.
Dia menegaskan hal ini perlu terus dilakukan untuk memanfaatkan Tol Laut/ Sebab, program ini merupakan salah satu kebijakan subsidi yang ditetapkan Presiden untuk mendukung daerah tertinggal yang selama ini harga barangnya mahal karena jarak tempuh.
“Maka itu kami koordinasikan dengan KSOP, PT Pelindo dan PT Pelni kita perlu menyiapkan sebuah rapat koordinasi teknis yang sifatnya bottom up bukan dari kementerian ke bawah tapi dari bawah ke kementerian, sehingga seluruh informasi yang kita petakan yang kita dapatkan di lapangan ini menjadi sebuah referensi bagi kementerian dan lembaga untuk bisa lebih bersinergi lagi,” tuturnya.
Baca Juga
Meski begitu, dalam kunjungannya tersebut dia mengapresiasi kinerja program Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang telah berjalan efektif walaupun masih perlu dilakukan optimalisasi muatan balik Tol Laut.
“Pelabuhan Sorong telah menjadi hub Papua dan Indonesia timur yang luar biasa, namun tentu ada beberapa isu yang kami lihat masih perlu mendapatkan penanganan yaitu bagaimana gubernur dan para kepala daerah yaitu bupati dan wali kota dalam perencaan pembangunan daerahnya harus memanfaatkan atau berbasis pemanfaatan pelabuhan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong Jece Julita Piris mengaku saat ini tengah gencar melakukan optimalisasi muatan balik Tol Laut bersama pemerintah daerah (pemda) serta instansi dan stakeholder terkait.
Selain itu lanjutnya, juga sedang dilakukan pengembangan SDM kepelabuhanan mulai dari peningkatan kemampuan dan lain sebagainya.
“Sosialisasi lebih gencar karena merupakan trayek baru dan sinergi seluruh instansi dan proyeksi trayek baru sekitar Papua Barat,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
