Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan selektif dalam membangun infrastruktur baru hingga 2024. Hal tersebut dinilai penting untuk meminimalisasi isu-su negatif terkait pembangunan infrastruktur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah hanya akan membangun infrastruktur yang dapat rampung pada 2024. Dengan kata lain, Kementerian PUPR hanya akan memulai konstruksi infrastruktur baru pada 2023.
"[Tahun] 2024 itu sudah tahun politik, jadi kami harus merencanakan sekarang. [Pembangunan infrastruktur pada] 2022 saya ingin tujuannya pada 2024 semua [konstruksi] sudah soft landing untuk semua pembangunan yang kami lakukan selama ini," katanya dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR, Senin (15/2/2021).
Basuki berujar akan ada empat fokus yang akan dilakukan pihaknya, yakni optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi atau OPOR. Dengan kata lain, Kementerian PUPR akan fokus melanjutkan atau memutakhirkan infrastruktur yang ada pada 2022.
Di samping itu, Basuki hanya memfokuskan desain infrastruktur yang konstruksinya dapat dibangun pada 2022 hingga 2023. Adapun, desain infrastruktur yang masa konstruksinya dibangun lebih dari 2023 untuk dikesampingkan.
Menurutnya, desain infrastruktur tersebut dapat diwariskan pada kabinet pemerintahan selanjutnya. "[Mengerjakan] desain boleh, tapi kalau desainnya tidak bisa dibangun pada 2023, tinggalkan. Pembangunan [infrastruktur] tidak mungkin berhenti, ini pasti jalan terus. Kita siapkan desain yang baik [nanti]," ucapnya.
Adapun, Kementerian PUPR telah menyiapkan empat kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur prioritas 2022, yakni meningkatkan intensitas program padat karya, melakukan creative financing, menggunakan pendekatan wilayah, dan melakukan percepatan pembangunan sesaui dengan Perpres 79/2019, Inpres 1/2021, KSPN Prioritas, dan Wialyah Metropolitan.
