Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membentuk satgas untuk mendukung program pemerintah mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR).
Satgas ini bertugas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota Gapki.
Pembentukan Satgas Percepatan PSR Gapki ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PSR 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
MoU itu ditandatangani sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program PSR dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 koperasi dan kelompok tani serta tujuh perusahaan anggota Gapki.
Nota kesepahaman ini menghimpun setidaknya 18.214 hektare perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10 persen dari target tahunan.
Musdhalifah M., Deputi II Kemenko Perekonomian, mengemukakan industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian, tetapi juga menyokong ketahanan pangan dunia. “Setidaknya 33 persen minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” ungkapnya melalui keterangan tertulis pada Rabu (10/3/2021).
Baca Juga
Subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah produktivitas yang masih sebesar 3,6 ton CPO/ha per tahun padahal potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO/ha per tahun.
“Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor di antaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices, lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” ujar Musdhalifah.
Berdasarkan Kepmentan No. 833/2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektare. Luas tutupan kelapa sawit didominasi perkebunan rakyat sebesar 41 persen. Oleh karena itu, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
“Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program PSR atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak,” ujarnya.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 ha per tahun.
“Kerja sama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.
Dia melanjutkan pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak 2016. Joko mengungkapkan Gapki sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerja sama, tetapi juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik.
Saat ini, Gapki mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatra Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerja sama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR.
Selanjutnya, Gapki dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi, serta meningkatkan proses di lapangan agar lebih efektif.
