Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan tentang penyesuaian kuota tarif yang harus dinegosiasikan ulang setelah Inggris meninggalkan blok tersebut. Kesepakatan tercapai setelah dua tahun perundingan.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam pernyataannya mengatakan negosiasi berlangsung di bawah prosedur Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan akan menentukan bagaimana membagi jumlah kuota tarif antara wilayah di 27 negara dan Inggris.
Tanpa menjelaskan detail perjanjian, USTR mengatakan para pihak akan menandatangani dan melaksanakan perjanjian setelah UE menyelesaikan prosedur persetujuan formal.
Kuota tarif memungkinkan negara untuk mengekspor produk dalam jumlah tertentu ke negara lain dengan tarif bea yang lebih rendah, tetapi semua impor produk di atas ambang yang telah ditentukan sebelumnya ke bea yang lebih tinggi.
"Setelah diterapkan, perjanjian ini akan memberikan kepastian akses pasar bagi produsen dan eksportir AS ke UE," kata penjabat USTR Maria Pagan, dilansir Bloomberg, Selasa (9/3/2021).
Pada 2019, beberapa anggota WTO mengkritik rencana sepihak UE untuk membagi kewajiban kuota tarif WTO bersama dengan Inggris, yang meninggalkan blok itu pada akhir tahun lalu.
Baca Juga
Pada saat itu, Selandia Baru mengatakan bahwa upaya pengurangan komitmen kuota tarif oleh UE dan Inggris itu bertentangan dengan tujuan liberalisasi perdagangan, dan nondiskriminasi.
Masalahnya berpusat pada bagian terpenting UE dan keanggotaan Inggris di WTO, yakni jadwal konsesi yang menguraikan tarif dan aturan perdagangan lainnya dimana negara lain dapat mengekspor barang dan jasa ke pasar Eropa.
Karena tidak memiliki jadwal independen di WTO, Inggris menawarkan untuk meniru jadwal UE dan membagi komitmen bersama mereka, yang menetapkan batas impor pada barang-barang pertanian yang sensitif.
Pada 2018, Komisi Eropa menyetujui mandat yang secara sepihak akan memberlakukan pemisahan berdasarkan formula sederhana dari kuota perdagangan bersama Eropa dan Inggris menurut data perdagangan historis, bahkan jika langkah tersebut ditolak oleh anggota WTO lainnya.
