Bisnis.com, JAKARTA – Permasalahan data perlindungan sosial di kala pandemi Covid-19 menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di 2021.
Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas mengungkapkan letak permasalahan data sebenarnya terkait dengan koordinasi data perlindungan sosial yang tersebar antar kementerian atau lembaga.
Menurutnya, seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dalam memperbaiki sistem data untuk menyalurkan bantuan selama pandemi Covid-19.
“Pentingnya data, mahal konsekuensinya tidak mempunyai data dan evidence-based policy making,” jelas Vivi dalam Webinar Peluncuran Laporan ‘Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Terhadap Rumah Tangga Indonesia’, Kamis (4/3/2021).
Menurutnya, terdapat banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sistem data perlindungan sosial. Pertama, penargetan (targeting) kepada penerima bansos yang benar-benar rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Kedua, pemrograman.
Vivi menjelaskan bahwa perlu adanya safety net dan safety trampoline, serta program upscale dan rescale yang melibatkan swasta.
Baca Juga
Selanjutnya adalah transformasi digital. Menurut Vivi, pandemi akan mempercepat kebutuhan transformasi digital untuk seluruh kalangan. Seperti halnya, memastikan keterjangkauan koneksi agar para pelaku UMKM bisa memiliki akses ke pasar.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi lintas sektor,” tambahnya.
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Ahmad Avenzora mengakui bahwa data-data terkait tercecar di berbagai instansi dan kementerian. “Data sama tapi setiap instansi beda hasilnya,” terang Ahmad.
Sebagai penyedia data utama, Ahmad menyatakan bahwa Satu Data Indonesia (SDI) diperlukan karena memiliki standar data yang mengharuskan kesamaan setiap konsep di dalam data.
“Misal konsep penduduk haru sama, instansi harus punya konsep yang sama,” jelas Ahmad.
Staf Ahli Menteri PPN/ Bappenas Bidang Sosial dan Penaggulangan Kemiskianan Vivi Yulaswati mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan pendataan yang lebih komprehensif.
Dia mencontohkan bahwa pendataan kelompok masyarakat miskin relatif lebih baik daripada kelompok masyarakat menengah (middle class). Padahal, menurutnya, kelompok konsumsi menengah yang tinggal di perkotaan juga termasuk kelompok terdampak pandemi Covid-19.
“Ke depannya banyak PR untuk social protection. Pakai framework yang sudah ada dari SDG [Sustainable Development Goals],” terang Vivi.
Staf Khusus Menteri Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Kementerian Keuangan Titik Anas juga mengakui bahwa apabila sistem data benar maka akan lebih banyak orang yang akan terlindungi.
“Yang saya ingat kalau selama Covid [pandemi] ini kita alami bahwa karena keterbatasan data, pontang-panting semua orang untuk bisa ter-cover,” jelas Titik.
Menurut Titik, sistem data yang terpusat akan membuat anggaran pengeluaran lebih efisien. Contohnya, dengan memangkas anggaran survei dan pengawasan (monitoring) yang dilakukan setiap instansi/kementerian terkait untuk data penyaluran bantuan.
