Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ekonom: Data Bansos Sebaiknya Ditangani BPS Saja

Pendataan penduduk miskin terpusat dapat membantu memperbaiki sistem data penerima bantuan sosial (bansos) yang semrawut.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 02 Maret 2021  |  18:14 WIB
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara (kanan) dan Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Di Bawah Bayangan Perang Dagang & Ancaman Defisit Berkepanjangan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara (kanan) dan Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Di Bawah Bayangan Perang Dagang & Ancaman Defisit Berkepanjangan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai pendataan penduduk miskin seharusnya terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS) saja.

Menurutnya, pendataan penduduk miskin terpusat dapat membantu memperbaiki sistem data penerima bantuan sosial (bansos) yang semrawut. Seperti diketahui, permasalahan data bansos itu kerap mewarnai perjalanan satu tahun pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tersebarnya sumber data penduduk miskin di berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya membuat penyaluran bansos kurang efektif. Survei yang dilakukan setiap kementerian dan lembaga penyalur bantuan juga dapat menyebabkan anggaran membengkak.

“Kan bisa alokasi anggaran survei yang tersebar digunakan oleh BPS, agar kualitas data penerima bantuan lebih baik. Jangan ada ego sektoral karena beda kepentingan kemudian data BPS tidak dipakai,” jelas Bhima, Selasa (2/3/2021).

Masalah penyaluran bansos tidak hanya disebabkan oleh sumber data yang tidak terpusat. Bantuan sosial yang tersebar di berbagai tingkat administrasi juga berkontribusi pada kacaunya penyaluran bantuan selama pandemi.

Misalnya, Kementerian Sosial memiliki bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan bantuan melalui Kartu Prakerja. Sedangkan, penduduk miskin juga mendapatkan bansos sembako di level pemerintahan daerah.

“Itu rumit sekali karena tumpang tindih. Padahal penerima yang disasar sama yakni penduduk miskin,” tambahnya.

Selain mengusulkan agar data terpusat di BPS, Bhima mengusulkan agar program bansos dikelola secara terpusat oleh Kementerian Sosial. Gunanya agar tidak muncul penerima bansos ganda atau fiktif di program yang berbeda.

“Nanti Kemensos diperkuat sistem dan SDM pengawas bansosnya,” tutupnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPS bansos
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top