Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan adanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) akan melengkapi kemampuan pemerintah dalam menarik penanaman modal untuk pembangunan di dalam negeri dalam bentuk ekuitas.
Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan instrumen yang dinamakan Indonesia Investment Authority (INA) tersebut akan mampu mengurangi eksposur utang pemerintah.
“Dengan dibentuknya INA sebagai lembaga yang akan memiliki fokus untuk menarik investasi dan kerja sama dari berbagai pengelola keuangan dari luar negeri, maka diharapkan kita akan memiliki kemampuan menambah modal untuk pembangunan tanpa meningkatkan risiko utang,” katanya dalam webinar, Rabu (3/3/2021).
Sri Mulyani menjelaskan, dibentuknya LPI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan pilihan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia.
“Mereka [investor] bisa investasi ke indo melalui berbagai jalur, beli saham, SBN, melakukan investasi PMA dan PMDN melalui BKPM, dan bisa melakukan kolaborasi partnership dengan partner lokal. Pemerintah terus mendiversifikasi instrumen investasi, salah satunya pembentukan LPI ini,” jelasnya.
Menurutnya, lembaga investasi tersebut juga akan membantu meringankan APBN yang memiliki keterbatasan, khususnya di tahun ini dan pada 2020 lalu, di mana APBN harus menjadi instrumen utama untuk menggerakkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, APBN pada tahun ini diperkirakan masih akan mengalami defisit yang besar, sekitar 5,7 persen. Alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional yang digulirkan pemerintah pun mengalami peningkatan sebesar 21 persen dari 2020 lalu.
“APBN masih menjadi instrumen kebijakan yang sangat menentukan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar, misalnya saja untuk pembangunan jalan raya, listrik, jalan tol, pelabuhan, bandara, air bersih dan sanitasi, hingga di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.
nteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan adanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) akan melengkapi kemampuan pemerintah dalam menarik penanaman modal untuk pembangunan di dalam negeri dalam bentuk ekuitas.
Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan instrumen yang dinamakan Indonesia Investment Authority (INA) tersebut akan mampu mengurangi eksposur utang pemerintah.
“Dengan dibentuknya INA sebagai lembaga yang akan memiliki fokus untuk menarik investasi dan kerja sama dari berbagai pengelola keuangan dari luar negeri, maka diharapkan kita akan memiliki kemampuan menambah modal untuk pembangunan tanpa meningkatkan risiko utang,” katanya dalam webinar, Rabu (3/3/2021).
Sri Mulyani menjelaskan, dibentuknya LPI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan pilihan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia.
“Mereka [investor] bisa investasi ke indo melalui berbagai jalur, beli saham, SBN, melakukan investasi PMA dan PMDN melalui BKPM, dan bisa melakukan kolaborai partnership dengan partner lokal. Pemerintah terus mendiversifikasi instrumen investasi, salah satunya pembentukan LPI ini,” jelasnya.
Menurutnya, lembaga investasi tersebut juga akan mebantu meringankan APBN yang memiliki keterbatasan, khusunya di tahun ini dan pada 2020 lalu, di mana APBN harus menjadi instrumen utama untuk menggerakkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.
Sebagaimana diketahui, APBN pada tahun ini diperkirakan masih akan mengalami defisit yang besar, sekitar 5,7 persen. Alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional yang digulirkan pemerintah pun mengalami peningkatan sebesar 21 persen dari 2020 lalu.
“APBN masih menjadi instrumen kebijakan yang sangat menentukan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar, misalnya saja untuk pembangunan jalan raya, listrik, jalan tol, pelabuhan, bandara, air bersih dan sanitasi, hingga di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.
