Bisnis.com, JAKARTA – Signifikansi kontribusi pemerintah melalui kegiatan kementerian/lembaga (K/L) tahun ini dinilai sangat bergantung kepada strategi yang diterapkan.
Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Djunaedi, anggaran pemerintah yang diharapkan mengucur ke sektor pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pemerintahan haruslah tersalurkan secara merata kepada seluruh pelaku industri.
Pasalnya, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di destinasi-destinasi wisata melalui meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE) diperkirakan tidak akan memberikan efek maksimal tahun ini seiring dengan masih berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat.
"Menurut saya, kalau seandainya pemerintah punya anggaran untuk pertemuan-pertemuan mereka, harus dipastikan tersalur kepada seluruh pelaku industri. Baik itu hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, maupun pelaku UMKM, sehingga dampaknya bisa merata," ujar Didien kepada Bisnis, Rabu (24/2/2021).
Namun demikian, dia memperkirakan pertemuan-pertemuan berskala besar masih akan sulit tahun ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai menjadi kendala utama mengingat sektor pariwisata sangat bergantung kepada pergerakan massa.
"Hal yang kami harapkan, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut pemerintah tidak hanya menjalin kesepakatan dengan sektor perhotelan saja. Saya berharap bisa melibatkan semua pelaku industri di dalam ekosistem pariwisata," ujarnya.
Pelaku industri pun, lanjutnya, harus mengambil inisiatif ketika menjalin kesepakatan dengan pemerintah untuk melibatkan sektor-sektor lain di dalam industri pariwisata, terutama biro perjalanan dan UMKM tidak kalah terdampak oleh pandemi.
