Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Water Institute (IWI) menyatakan pandemi Covid-19 telah menambah angka krisis air nasional karena pandemi telah mengubah perilaku masyarakat dalam menggunakan air di rumah tangga.
Vice President IWI Firdaus Ali mendata konsumsi air masyarakat naik sekitar 12 persen saat pandemi Covid-19 dibandingkan dengan masa prapandemi. Firdaus menilai hal tersebut disebabkan oleh tingkat cuci tangan dan mandi masyarakat yang meningkat selama pandemi Covid-19.
"Peningkatan konsumsi air bersih sampai tiga kali lipat dari keadaan sebelum [pandemi Covid-19]. Ini penting kita catat dan sikapi," katanya dalam webinar Pola Konsumsi Air Bersih Masyarakat Selama Pandemi Covid-19, Kamis (11/2/2021).
Berdasarkan data IWI, konsumsi air untuk mandi berada di kisaran 50—70 liter per orang per hari. Adapun, angka tersebut naik 300 persen ke level 150—210 liter per orang per hari saat pandemi Covid-19.
Sementara itu, konsumsi air untuk mencuci tangan melonjak hingga 500 persen menjadi sekitar 20—25 liter per orang per hari. Hal tersebut terjadi lantaran frekuensi mencuci tangan per hari masyarakat meningkat drastis.
IWI mendata hanya sekitar 18 persen dari total masyarakat yang mencuci tangan lebih dari 10 kali per hari. Adapun angka tersebut melonjak menjadi 82 persen selama pandemi Covid-19.
Baca Juga
Selain itu, IWI menemukan bahwa hanya 27 persen masyarakat yang mandi lebih dari tiga kali sehari. Angka tersebut meroket menjadi 73 persen saat pandemi Covid-19 berlangsung.
Firdaus menyatakan peningkatan konsumsi air bersih tersebut juga diikuti oleh beban ekonomi selama pandemi Covid-19. Menurutnya, ada peningkatan sekitar 20 persen dari biaya air yang harus dipikul masyarakat selama pandemi.
"Ironisnya, ini terjadi ketika kondisi ekonomi [yang buruk], mereka [masyarakat] kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah masih kesulitan menyediakan air bersih sampai saat ini. Firdaus mencatat presentasi masyarakat yang menggunakan air perpipaan masih di bawah 25 persen.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti kemampuan fiskal pemerintah daerah, ketersediaan manajemen perusahaan air minum yang baik, dan tingkat kebocoran yang tinggi. Walakin, Firdaus menilai hal yang dapat membantu menjawab tantangan tersebut adalah kepastian tarif untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta.
