Bisnis.com, JAKARTA - PLN dinilai perlu mewaspadai berbagai potensi risiko dalam implementasi rencana program cofiring biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai beberapa pertanyaan penting masih harus dijawab PLN mengenai kelayakan ekonomi, stabilitas pasokan bahan baku, dan tantangan teknis terkait perpanjangan umur pembangkit listrik tenaga batu bara menggunakan co-firing.
Analis Keuangan Energi IEEFA Putra Adhiguna mengatakan co-firing bukanlah senjata pamungkas untuk mencapai target 23 persen energi terbarukan.
“Tanpa ada insentif yang signifikan dari pemerintah, menjadi pertanyaan besar apakah PLN akan dapat menjalankan cofiring tanpa menghadapi hambatan teknis dan keuangan,” kata Adhiguna melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/2/2021).
Rencana PLN berfokus pada pemanfaatan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara 18 gigawatt (GW) yang sudah beroperasi dan peningkatan penggunaan bahan baku biomassa yang signifikan antara 2021 dan 2023.
Pada skala yang ditargetkan, rencana cofiring yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membutuhkan penciptaan industri biomassa dalam skala yang sangat besar untuk menyediakan suplai bahan bakar cofiring yang stabil sebesar 4 juta ton sampai 9 juta ton setiap tahun.
Baca Juga
Analisis IEEFA menunjukkan bahwa kerangka perencanaan Kementerian ESDM untuk cofiring biomassa harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
Pertama, cofiring dalam rasio rendah adalah teknologi yang telah lama dikembangkan, namun aplikasinya secara global tetaplah sangat kecil dibandingkan dengan opsi teknologi lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan ekonominya.
Cofiring telah digunakan sejak akhir 1990-an di sejumlah negara dan hambatan dalam penggunaannya tidak banyak berubah selama 20 tahun terakhir. Hambatan itu termasuk harga biomassa yang tinggi, kesulitan membangun rantai pasok bahan baku yang stabil, serta berbagai tantangan teknis yang kemungkinan besar membebani PLN secara operasional dan keuangan.
Jika berbagai hambatan tersebut tidak dapat diatasi, belum jelas apakah teknologi ini dapat berkembang secara efisien di Indonesia, apalagi mengingat betapa beragamnya kondisi geografis Nusantara. Perlu dicatat, baik Amerika Serikat maupun China belum berhasil mengembangkan operasi cofiring yang cukup besar, meskipun negara-negara tersebut memiliki potensi biomassa melimpah, armada pembangkit listrik tenaga batu bara besar, serta basis teknologi pembangkit listrik yang kuat.
Melakukan perbandingan aplikasi biomassa dengan negara lain pun perlu dilakukan dengan berhati-hati mengingat konteks yang dapat berbeda. Inggris, sebagai contoh, memerlukan dukungan dana publik lebih dari 700 juta poundsterling pada 2019 untuk mendukung pembangkit biomassa terbesarnya.
Kedua, intervensi kebijakan dan insentif telah berperan penting dalam pengembangan cofiring di negara lain. Apakah PLN memiliki sumber daya untuk mendukung inisiatif ini?
Dukungan kebijakan seperti feed-in-tariffs (FITs) dan renewable portfolio standards (RPS) sangat penting dalam pengembangan cofiring di negara lain. Namun, sampai saat ini belum ada rencana kebijakan insentif yang diperkenalkan di Indonesia.
Ketiga, untuk memahami keseluruhan imbas dari cofiring, sangat penting menganalisis dampak total cofiring pada kondisi operasional dan keuangan PLN.
Analis mengetahui bahwa cofiring tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan biaya bahan bakar saja. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan perlu mengevaluasi imbas cofiring yang sangat mungkin mempengaruhi kondisi operasional PLTU melalui peningkatan pengendapan abu, korosi, dan penurunan efisiensi penggunaan bahan bakar.
Biomassa kayu non-konvensional, seperti serbuk gergaji, dapat menawarkan bahan bakar dengan harga lebih rendah, tetapi pilihan tersebut perlu dikaitkan dengan kelayakan rencana pasokan dan penilaian teknis yang kredibel. Evaluasi yang mendalam terhadap spesifikasi bahan bakar turunan sampah (RDF) berbasis limbah juga sangatlah penting mengingat sifat fisik dan kimianya yang tidak mudah untuk diaplikasikan dalam operasi cofiring.
Keempat, kejelasan peta jalan kerja sama yang menjawab tantangan pasar sangat penting untuk mendapat kepercayaan publik dan investor. Penyusunan rencana dengan prioritas untuk daerah tertentu dapat lebih menjanjikan dibandingkan sebuah rencana berskala nasional yang dikembangkan secara bersamaan.
Mengedepankan kasus pilot projects yang didanai besar-besaran melalui hibah dan pendanaan CSR tidak akan membangun kepercayaan publik pada kemampuan cofiring untuk menarik investasi besar. Diperlukan transparansi tentang biaya pasokan bahan baku yang layak, yang dapat diadaptasi dalam skala besar, serta kejelasan tentang lokasi dan perkiraan besarnya permintaan.
“Industri biomassa merupakan industri yang banyak mengandalkan kebijakan dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Keberhasilannya akan bergantung pada komitmen jangka panjang pemerintah dan PLN dalam mewujudkannya,” kata Adhiguna.
“Pertumbuhan industri biomassa berbasis kayu di Indonesia baru-baru ini adalah imbas dari peningkatan permintaan internasional untuk biomassa berkualitas dengan harga tinggi. Apakah pasar akan berkembang untuk menanggapi permintaan biomassa PLN namun dengan harga rendah? Masih menjadi pertanyaan," ujarnya.
Adhiguna menggarisbawahi fakta bahwa tantangan besar ada pada terciptanya pasar pasokan bahan baku yang berkelanjutan.
“Fleksibilitas bahan bakar yang ditawarkan cofiring, kemampuan untuk beralih kembali ke batu bara bila pasokan biomassa tidak cukup, memang mengurangi risiko pasokan biomassa PLN. Risiko pasokan tersebut adalah risiko yang telah banyak menyeret proyek pembangkit listrik biomassa dalam kesulitan. Namun perlu diingat bahwa fleksibilitas tersebut juga dapat mendatangkan keraguan bagi calon investor yang mencari kepastian pasar jangka panjang yang aman,” katanya.
Menurutnya, kontrak pembelian jangka panjang mungkin diperlukan untuk membantu menggulirkan industri biomassa. Pada saat yang bersamaan, kontrak jangka panjang tersebut juga dapat mengakibatkan risiko 'lock-in' yang sama seperti yang sudah dihadapi PLN dengan pemasok batu bara dan gas.
Adhiguna menuturkan bahwa para pemangku kepentingan perlu mengevaluasi secara mendalam skala yang dapat dicapai oleh rencana cofiring secara realistis, terutama dalam kaitannya dengan target besar yang diusulkan Kementerian ESDM.
Proyeksi kenaikan pangsa produsen listrik independen (IPP) dan penurunan pangsa pembangkit listrik PLN dalam dekade mendatang juga perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi dampak menyeluruh dari program cofiring.
IEEFA percaya bahwa upaya terfokus untuk memprioritaskan wilayah tertentu akan lebih menjanjikan ketimbang mengejar impian pengembangan skala nasional yang ambisius dan dikejar secara bersamaan.
“Rencana penerapan yang fokus pada target prioritas tertentu sesuai kelayakan komersialnya serta kesediaan PLN untuk mendukung perjanjian pembelian jangka panjang akan mengirimkan sinyal positif yang lebih kuat untuk menarik investasi besar bagi industri biomassa,” kata Adhiguna.
“Indonesia berpotensi menjadi negara dengan basis biomassa yang kuat, dan ambisi cofiring bisa menjadi titik awal untuk memicu perkembangannya. Namun demikian, ambisi tersebut hanya dapat dibangun dengan transparansi dan perencanaan yang baik untuk mendukung stabilitas pasar jangka panjang.”
