Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Waduh! Pemerintah Bisa Batalkan Tax Allowance dan Tax Holiday Pengusaha

Pembatalan tax holiday dan tax allowance merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 02 Februari 2021  |  21:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020)  -  Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) - Foto: Kemenkeu RI

JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah bisa saja membatalkan fasilitas perpajakan, misalnya tax allowace dan tax holiday jika tidak memberi dampak positif bagi negara.

Menurutnya, pembatalan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Kemarin rapat dengan Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] dan Kepala BKPM [Bahlil Lahadalia]. Kami sepakat kalau berbagai fasilitas [perpajakan] itu tidak menghasilkan apa-apa dan mungkin perusahaan telah dapat tapi tidak direalisasi. Kami dapat lakukan revoke atau pembatalan terhadap fasilitas tersebut,” katanya saat rapat kerja virtual dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (1/2/2021).

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan menerapkan key performance index (KPI) atau capaian yang harus dikejar oleh penerima fasilitas perpajakan, jika memang mau mendapatkannya.

Menurutnya, keputusan tersebut sangat terkait dengan target pemerintah untuk menggenjot investasi di tengah pandemi Covid-19. 

“Dan ini akan jadi prioritas dari Ketua BKPM dalam mendorong investasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan tenggat waktu realisasi investasi bagi penanam modal yang ingin mendapat insentif pajak, baik berupa tax holiday maupun tax allowance.

Jika dalam jangka waktu tertentu investor belum juga merealisasikan dana yang ingin ditanamkan ke Tanah Air, maka pemerintah bisa saja mencabut fasilitas tersebut.

“BKPM itu kan baru mendapat kelimpahan dari Kemenkeu pada pertenganan 2020. Sebelum itu, ada di Kemenkeu dan sekitar Rp1.000 triliun lebih total investasi yang sudah mendapatkan tax holiday, tapi investasi tersebut belum jalan-jalan,” katanya. 

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, realisasi komitmen investasi penerima tax holiday hingga November 2020 baru sebesar Rp27,15 triliun. Dari 82 wajib pajak, baru tiga perusahaan yang merealisasikan investasi di Indonesia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tax holiday sri mulyani tax allowance
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top