Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Anggaran DPR Amerika Serikat John Yarmuth mengatakan akan memperkenalkan resolusi anggaran tahun fiskal 2021. Ini menjadi langkah pertama untuk menghasilkan RUU rekonsiliasi yang mewujudkan stimulus Presiden Joe Biden.
Anggaran tersebut akan dipilih oleh DPR akhir pekan ini dan akan berisi instruksi kepada komite lain untuk menyusun RUU stimulus.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mendorong Senat secepatnya menuju rekonsiliasi, yang akan memungkinkan 50 suara Partai Demokrat mengesahkan beberapa bagian dari rencana Biden tanpa kerjasama dari Partai Republik. Schumer mengatakan telah berbicara dengan Partai Republik dan anggota parlemen Demokrat lainnya.
"Mereka harus bernegosiasi dengan kami, bukan membuat tawaran ambil atau tinggalkan," kata Schumer, dilansir Bloomberg, Senin (1/2/2021).
Sebelumnya, sejumlah anggota Partai Republik mengirim surat kepada Biden agar memangkas stimulus menjadi senilai US$600 dari proposal presiden senilai US$1,9 triliun.
Sementara itu, Partai Republik menggunakan rekonsiliasi anggaran untuk meloloskan reformasi pajak dan dalam upaya untuk mencabut Undang-Undang Perawatan Terjangkau selama pemerintahan Trump.
Baca Juga
Namun, ada batasan tentang apa yang dapat dilakukan dalam rekonsiliasi. Pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan pendidikan, serta bantuan negara bagian dan lokal mungkin dikecualikan.
Ajudan seorang anggota Partai Republik yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa jika Biden menerima proposal Partai Republik, dia dapat mencoba beberapa elemen yang lebih kontroversial dari rencananya melalui rekonsiliasi.
Senator Rob Portman dari Ohio, seorang Republik lainnya yang menandatangani proposal kompromi, mengatakan bahwa kembali ke rekonsiliasi akan menciptakan lebih banyak keberpihakan di Washington.
"Jika Anda tidak dapat menemukan [upaya] bipartisan pada Covid-19, saya tidak tahu di mana Anda dapat menemukannya," kata Portman.
Portman melanjutkan, rencana Partai Republik akan memasukkan semua dana perawatan kesehatan yang diusulkan Biden dalam proposalnya.
Sebelumnya, Partai Republik telah mengajukan keberatan atas upaya Biden menggunakan paket tersebut untuk menaikkan upah minimum nasional menjadi US$ 15 per jam, serta proposal untuk memperluas kredit pajak anak dan memberikan bantuan kepada pemerintah negara bagian dan lokal.
