Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan pemulihan industri tekstil akan sangat bergantung pada percepatan dan efisiensi program vaksinasi.
Program ini dinilai bisa memberi kepastian kembalinya aktivitas ekonomi dibandingkan dengan pemberian stimulus yang belum tentu tepat sasaran.
“Karena itu kami harap vaksinasi bisa dipercepat. Inilah kenapa ide vaksin mandiri disampaikan dunia usaha, jika herd immunity dicapai maka perbaikan ekonomi bisa berjalan. Jadi bukan hanya stimulus uang saja,” kata Jemmy kepada Bisnis, Kamis (28/1/2021).
Pemerintah sendiri menargetkan 70 persen penduduk Indonesia dapat divaksin seluruhnya sampai akhir 2021 untuk mencapai herd immunity.
Dalam gelombang pertama vaksinasi yang dimulai Januari 2021, sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan menjadi kelompok pertama yang menerima vaksin dan selanjutnya disusul oleh petugas pelayanan publik sebanyak 17,2 juta orang.
Jemmy mengatakan pekerja sektor manufaktur belum masuk kelompok yang paling awal divaksin. Karena itu, upaya untuk mempercepat vaksinasi melalui skema keikutsertaan dunia usaha kini terus dibicarakan.
Baca Juga
Selain vaksinasi yang diharapkan bisa digelar lebih cepat, Jemmy mengharapkan adanya pembebasan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Badan demi menyehatkan arus kas perusahaan. Pajak ini dihitung dari penghasilan bruto badan atau lembaga yang pembayarannya secara angsuran selama periode pajak berjalan.
Terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebutkan bahwa percepatan vaksinasi memang bisa menjadi solusi masalah fundamental berupa rendahnya kepercayaan konsumen selama pandemi.
Dia menyebutkan daya beli kelompok menengah ke atas sejatinya masih ada dan hanya bisa dikerek jika kondisi lebih aman. Dalam hal ini, keberhasilan vaksinasi maupun penanganan pandemi akan memainkan peran yang penting.
“Masalah konsumsi ini fundamental dan dirasakan semua sektor. Vaksinasi ini salah satu cara untuk mendorong konsumsi, saya lihat jika berhasil harapannya masyarakat lebih confidence beraktivitas dan secara otomatis berefek ke sisi hulu,” kata dia.
Dia berpendapat operasional dunia usaha memang tidak bisa hanya mengandalkan stimulus berupa insentif pajak. Lebih dari itu, dunia usaha disebutnya perlu mendapat keringanan beban operasional, termasuk dalam biaya tenaga kerja, energi, dan dalam pengadaan bahan baku.
“Dalam hal ini pemerintah harus membuat skala prioritas, mana saja sektor yang paling terdampak. Subsidi gaji pun tidak bisa dipukul rata ke pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta karena bisa salah sasaran,” kata dia.
