Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus berupaya memastikan pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap tetap terjaga di tengah kendala cuaca ekstrem yang melanda wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Ketenaglistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengungkapkan bahwa cuaca esktrem telah menyebabkan produksi hingga pengiriman batu bara dari lokasi tambang di Kalimantan ke lokasi pembangkit di Jawa menjadi terganggu.
"Karena ada banjir di lokasi tambang, jalan rusak, sampai ke pelabuhan karena ada ombak tinggi, maka izin berlayarnya ditahan, itu men-delay semua suplainya. Secara keseluruhan itu memperlambat waktu kedatangan batu bara, yang tadinya biasanya dari Kalimantan ke Jawa 4 hari sekarang bisa mundur 7 hari atau bisa lebih dari seminggu," ujar Rida dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (27/1/2021).
Akibat keterlambatan pengiriman, stok batu bara di sejumlah PLTU di Jawa-Madura-Bali (Jamali) terus menipis dan berada di bawah batas normal 15 hari dengan berbagai status, mulai dari siaga, darurat, hingga kritis. Sekitar 12 gigawatt (GW) PLTU, cadangan operasinya berada di bawah 10 hari.
Dengan kondisi ini, menurut Rida, cadangan daya atau reserve margin sistem kelistrikan di Jamali berada di bawah normal, yakni hanya sekitar 10—11 persen per 25 Januari 2021.
Beban puncak di sistem Jamali rata-rata sebesar 25 GW. Dari jumlah tersebut, 65 persen atau sekitar 16 GW dikontribusikan dari PLTU, baik yang dikelola oleh PT PLN (Persero) maupun produsen listrik swasta (independent power producer/IPP).
Untuk memitigasi kendala pasokan batu bara, pemerintah telah menyiapkan sejumlah upaya.
- Pertama, menjaga keandalan pembangkit.
- Kedua, meminta agar IPP yang memiliki stokpile batu bara yang lebih besar dari PLN untuk memaksimumkan produksi listriknya.
- Ketiga, mengatur produksi listrik pembangkit berdasarkan ketersediaan stok batu bara.
- Keempat, bila stok batu bara semakin menipis, PLN diminta untuk memaksimumkan penggunaan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Namun bila pasokan dari pembangkit gas masih belum memenuhi permintaan listrik, pemerintah terpaksa menggunakan pembangkit berbahan bakar minyak (BBM). Kementerian ESDM juga meminta agar jadwal perawatan pembangkit ditunda agar tidak mengurangi kapasitas PLTU.
Selain itu, untuk mengantisipasi kendala pasokan batu bara dari Kalimantan Selatan, pemerintah juga mencari alternatif pasokan batu bara dari Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan.
"Kami berusaha sekuat mungkin agar listrik tetap terus menyala," kata Rida.
