Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RPP UU Ciptaker, OPSI: Manfaat Pesangon Bisa Berkurang!

Perubahan jenis hak dalam RPP UU Cipta Kerja berisiko mengurangi manfaat pesangon yang diperoleh pekerja akibat PHK.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 21 Januari 2021  |  18:16 WIB
Pekerja pabrik pulang seusai bekerja di salah satu pabrik makanan di Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Bisnis - Abdurachman
Pekerja pabrik pulang seusai bekerja di salah satu pabrik makanan di Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Berubahnya jenis-jenis hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dipandang bisa mengurangi manfaat yang diperoleh pekerja.

Dalam draf RPP tentang perjanjian waktu kerja tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, tidak lagi tercantum uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen uang pesangon sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 ayat 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Memang RPP ini mengacu ke UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan uang pengganti hak 15 persen. Ini bisa menurunkan manfaat pesangon,” kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi, Kamis (21/1/2021).

Timboel mengatakan hilangnya ketentuan ini luput dari perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan alasan tidak disertakannya penggantian hak perumahan dan pengobatan. Terlebih banyak kasus yang menunjukkan bahwa korban PHK kerap kesulitan memperoleh jaminan pengobatan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional.

“Di dalam Perpres No. 82/2018 sudah diatur bahwa korban PHK dan keluarganya masih ditanggung BPJS Kesehatan maksimal 6 bulan meski tak lagi membayar iurannya. Namun, di lapangan sulit diimplementasikan karena syarat yang banyak, bahkan harus menunjukkan putusan pengadilan soal PHK,” jelas Timboel.

Karena itu, dalam skenario uang penggantian hak sebesar 15 persen tak lagi disertakan, Timboel berharap pemerintah dapat mengompensasinya dengan memberi jaminan bahwa pekerja tetap memperoleh manfaat tersebut. Begitu pula dalam hal akses perumahan yang dia sebut masih belum ramah bagi pekerja.

“Yang seperti ini harus dipermudah, apalagi pada masa pandemi banyak korban PHK,” kata dia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tenaga kerja Omnibus Law
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top