Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) siap membuka jalan bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di Tanah Air di tengah kekhawatiran World Health Organization (WHO) mengenai ketimpangan porsi vaksin antara negaya kaya dan miskin.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan kementerian telah membangun komunikasi dengan produsen vaksin Covid-19 - yang terus berlanjut sejak awal pandemi hingga saat ini - baik dalam lingkup komunikasi bilateral maupun multilateral.
“[Kemenlu] telah aktif membangun komunikasi dan kontak dengan produsen, termasuk melalui jalur multilateral untuk pengadaan vaksin [Covid-19],” ujar Faizasyah kepada Bisnis, Rabu (20/1/2021).
Upaya diplomasi vaksin, lanjutnya, dilakukan oleh kementerian berdasarkan hasil kajian strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kajian strategis tersebut meliputi mekanisme pemenuhan kebutuhan vaksin serta kesiapan sarana dan prasarana merujuk kepada keragaman jenis vaksin.
Perlu diketahui, WHO saat ini mengkhawatirkan ketimpangan porsi vaksin antara negara kaya dan miskin.
Organisasi kesehatan global tersebut baru-baru ini memperkirakan sebanyak 67 negara miskin hanya bisa memeroleh vaksin untuk 1 per 10 masyarakat dari jumlah total masing-masing populasi.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga sempat menyoroti kendala pembelian vaksin yang dihadapi, yaitu tingginya permintaan sedangkan produksi terbatas.
Dengan demikian, dari kerja sama baik yang dilakukan secara bilateral dengan penyedia vaksin maupun multilateral dengan 92 negara yang tergabung dalam aliansi vaksin global Covax Advance Market Commitment Engagement Group (COVAX-AMC EG), terdapat sejumlah masalah yang mesti diperhitungkan matang-matang oleh pemerintah.
Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri merupakan salah satu Ketua Bersama COVAX-AMC EG.
COVAX-AMC EG merupakan forum antara 92 negara AMC dengan negara negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC.
COVAX Facility memiliki target pengadaan vaksin bagi 20 persen dari populasi setiap negara AMC dan mendukung kesiapan negara AMC untuk melakukan rencana vaksinasi nasional.
