Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Beberkan Kendala Indonesia Mendapatkan Jatah Vaksin

Salah satu kendala mendapatkan vaksin adalah karena semua negara di dunia merebutkan jumlah vaksin dan produksinya masih terbatas.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 19 Januari 2021  |  18:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam seminar Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam seminar Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah berupaya keras menyediakan vaksin agar membentuk imunitas kelompok. Namun, besaran dan keberhasilan imunitas kelompok ini bergantung pada jumlah vaksin.

“Jenis vaksinnya sendiri ada terus pergerakan. Ada Sinovac, Pfizer, Astrazeneca, ada juga dari Covac/GAVI. Itu semua jumlahnya tergantung bagaimana kita mampu mengamankan pasokannya,” katanya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah, Selasa (191/2021).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah terkendala dalam menyediakan vaksin karena seluruh dunia membutuhkannya. Di sisi lain produksinya terbatas.

Kendala ini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), dapat menimbulkan masalah baru. Penyebabnya negara miskin pasti bakal kesulitan mendapatkannya.

“Mereka sampai menggunakan kata-kata yang cukup tajam. ‘Vaksin bisa jadi krisis moral dunia.’ karena negara kaya bisa melakukan vaksinasi kepada siapa saja dari lanjut sampai anak-anak. Padahal seharusnya vaksin global ada prioritas,” jelasnya.

Mengingat anggaran vaksinasi sangat besar, Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah daerah diminta turut serta termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dukungan pendanaan bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK).

Alokasi tersebut digunakan untuk koordinasi pelaksanaan, dukungan dan fasilitas kesehatan, pemantaian dan penanggulangan efek samping, distribusi, serta pengamanan dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi.

Dukungan pendanaan bersumber dari earmarking (sebagian) DAU yang ditetapkan paling sedikit 4 persen dari alokasi DAU 2021. Ini secara nasional mencapai Rp15 triliun sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin.

Jika pemerintah daerah tidak mendapatkan DAU 2021, dukungan pendanaan dapat bersumber dari dana bagi hasil sesuai dengan kemampuan daerah.

“Sebesar Rp15 triliun dari APBD yang kita harapakan pemda ikut menggunakannya dalam sukseskan vaksinasi. Saya ingin sampaikan mayoritas pengadaan vaksin melalui APBN. Pelaksanaan Rp15 triliun ini adalah untuk daerah dalam lakukan berbagai langkah untuk eksekusi vaksinasi,” ucap Sri Mulyani.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani Vaksin Covid-19
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top