Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah berupaya keras menyediakan vaksin agar membentuk imunitas kelompok. Namun, besaran dan keberhasilan imunitas kelompok ini bergantung pada jumlah vaksin.
“Jenis vaksinnya sendiri ada terus pergerakan. Ada Sinovac, Pfizer, Astrazeneca, ada juga dari Covac/GAVI. Itu semua jumlahnya tergantung bagaimana kita mampu mengamankan pasokannya,” katanya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah, Selasa (191/2021).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah terkendala dalam menyediakan vaksin karena seluruh dunia membutuhkannya. Di sisi lain produksinya terbatas.
Kendala ini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), dapat menimbulkan masalah baru. Penyebabnya negara miskin pasti bakal kesulitan mendapatkannya.
“Mereka sampai menggunakan kata-kata yang cukup tajam. ‘Vaksin bisa jadi krisis moral dunia.’ karena negara kaya bisa melakukan vaksinasi kepada siapa saja dari lanjut sampai anak-anak. Padahal seharusnya vaksin global ada prioritas,” jelasnya.
Mengingat anggaran vaksinasi sangat besar, Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah daerah diminta turut serta termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dukungan pendanaan bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK).
Baca Juga
Alokasi tersebut digunakan untuk koordinasi pelaksanaan, dukungan dan fasilitas kesehatan, pemantaian dan penanggulangan efek samping, distribusi, serta pengamanan dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi.
Dukungan pendanaan bersumber dari earmarking (sebagian) DAU yang ditetapkan paling sedikit 4 persen dari alokasi DAU 2021. Ini secara nasional mencapai Rp15 triliun sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin.
Jika pemerintah daerah tidak mendapatkan DAU 2021, dukungan pendanaan dapat bersumber dari dana bagi hasil sesuai dengan kemampuan daerah.
“Sebesar Rp15 triliun dari APBD yang kita harapakan pemda ikut menggunakannya dalam sukseskan vaksinasi. Saya ingin sampaikan mayoritas pengadaan vaksin melalui APBN. Pelaksanaan Rp15 triliun ini adalah untuk daerah dalam lakukan berbagai langkah untuk eksekusi vaksinasi,” ucap Sri Mulyani.
