Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Saran Apindo ke Pemerintah, Hadapi Gugatan Uni Eropa di WTO

Apindo memberikan saran kepada pemerintah saat menghadapi gugatan uni Eropa terkait sengketa nikel di WTO.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 15 Januari 2021  |  21:39 WIB
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/5/2018). - JIBI/Nurul Hidayat
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/5/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan saran pemerintah dapat mengundang perusahaan-perusahaan di Uni Eropa yang memerlukan bahan baku nikel untuk berinvestasi di Indonesia dalam pembahasan mengenai sengketa nikel di World Trade Organization (WTO) akhir bulan ini.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Benny Soetrisno mengatakan potensi perusahaan-perusahaan di Uni Eropa untuk berinvestasi ke dalam negeri cukup besar mengingat sumber pembiayaan di sana yang sangat banyak, sehingga cukup memungkinkan untuk melakukan investasi.

"Undang saja pelaku industri Uni Eropa yang perlu nikel untuk investasi ke dalam negeri. Sumber pembiayaan dari lembaga keuangan di Eropa sangat banyak yang bisa mendorong perusahaan di sana untuk investasi di indonesia," ujar Benny kepada Bisnis.com, Jumat (15/1/2021).

Hal tersebut, kata Benny, cukup mungkin terjadi seiring dengan keseriusan pemerintah dalam menyikapi tuntutan yang dilayangkan Uni Eropa ke WTO terkait sengketa nikel dengan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah akan mengirimkan tim ahli untuk membahas perihal sengketa nikel dengan pihak Uni Eropa di WTO.

Pemerintah pun cukup optimistis terkait dengan pembahasan sengketa tersebut, Lutfi mengatakan pemerintah berkeyakinan aturan yang dimiliki Indonesia berfungsi tidak hanya untuk menjaga sumber daya alam (SDA), tetapi juga memastikan komoditas tersebut merupakan miliki pemeritah Indonesia.

"Masalah aturannya dinilai ilegal, ini baru sangkaan mereka. Ini akan dibuktikan dulu di panel, dan kita akan membela kepentingan kita. Saya yakin, untuk menjamin sustainability SDA, kita ada di jalan yang benar," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekspor Nikel
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top