Bisnis.com, JAKARTA – Belum pastinya efektivitas vaksin Covid-19 yang rencananya disuntikkan pekan depan selama 1 tahun membuat pelaku usaha tidak dapat membuat prediksi mengenai geliat dunia usaha tahun ini.
Para pelaku usaha tak punya pilihan segera menyiapkan strategi guna mempercepat penanganan Covid-19.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pelaku usaha belum bisa memprediksi geliat dunia tahun ini karena melihat tingkat keraguan yang cukup dari masyarakat terkait dengan efektivitas vaksin CoronaVac produksi Sinovac.
"Dunia usaha masih berjuang keluar dari masalah juga disebabkan oleh masih tingginya keraguan masyarakat. Namun, percepatan program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya juga memberikan asa bagi dunia usaha," ujar Hariyadi kepada Bisnis.com, Rabu (6/1/2021).
Sentimen vaksin Covid-19 terhadap pemulihan dunia usaha masih sulit untuk diprediksi.
Pasalnya, pengaruh positif pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa proses vaksinasi akan dilaksanakan pada Rabu pekan depan (13/1/2021) terhadap dunia usaha masih harus berhadapan dengan kebijakan tidak populer yang membatasi jam operasional serta jumlah kunjungan bagi tempat usaha.
Baca Juga
Kendati demikian, pernyataan Jokowi bahwa pelaksanaan program vaksinasi akan lebih cepat dari rencana awal dipandang sebagai timeline pemerintah yang bisa menjadi pegangan bagi dunia usaha dalam mengukur langkah ke depan.
Jokowi menginginkan vaksinasi dipercepat menjadi 1 tahun dari sebelumnya 15 bulan dengan target vaksinasi sebanyak 181,5 juta orang.
Hariyadi menambahkan pelaku usaha sedang menyiapkan strategi untuk mempercepat pemulihan rasa percaya diri masyarakat untuk berbelanja, terutama kelas menengah ke atas. Salah satunya dengan mengadakan tes antigen di tempat-tempat usaha secara nasional.
Dia mengatakan program tersebut paling cepat dapat terlaksana mulai Februari 2021. Pada praktiknya, Hariyadi menyebut biaya tes antigen yang akan dikenakan kepada masyarakat di tempat-tempat usaha hanya sekitar Rp150.000.
"Nanti gugus tugas di tiap-tiap perusahaan akan jadi tenaga pengambil spesimen setelah melalui proses pelatihan. Kami juga akan bicara ke pemerintah terkait dengan masalah pengawasan," sambungnya.
