Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyatakan pandemi Covid-19 membuat produktivitas industri hulu plastik di Asia Tenggara anjlok sehingga importasi bahan baku dari luar Asia Tenggara dinilai penting.
Seperti diketahui, 50 persen bahan baku plastik di dalam negeri dipenuhi oleh pabrikan lokal, sedangkan selebihnya dipenuhi melalui impor. Adapun, mayoritas impor tersebut datang dari beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam.
"Di Asia Tenggara sendiri ketersediaan bahan baku sudah langka. Kami kebanyakan impor dari Bangkok," ucap Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier kepada Bisnis, Selasa (22/12/2020).
Selain itu, Henry mencatat harga bahan baku di dalam negeri kini berada di kisaran US$19.000-US$20.000 per ton, sedangkan harga bahan baku impor ada di posisi US$18.900 per ton. Walaupun terlihat kecil, Henry menilai selisih tersebut penting lantaran bahan baku berkontribusi hingga 60 persen dari total biaya produksi.
Oleh karena itu, Henry memberikan dua masukan pada pemerintah untuk menjaga stabilitas industri hilir plastik nasional. Pertama, tetap memberlakukan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) hingga perekonomian nasional sembuh dari pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Masuk Impor Produk-Produk Tertentu. Beleid tersebut membuat bea masuk bahan baku plastik yang diimpor pabrikan lokal ditanggung pemerintah.
Baca Juga
Kedua, menurunkan bea masuk negara non-AFTA menjadi 5 persen. Saat ini, bea masuk bahan baku plastik dari negara non-AFTA adalah 10 persen.
Henry menyatakan penurunan bea masuk tersebut penting lantaran ketersediaan bahan baku plastik di Asia Tenggara sudah minim. Sementara itu, harga bahan baku di dalam negeri tidak kompetitif.
"Maksud saya, industri petrokimia terproteksi dan industri hilir [plastik] juga tidak mati. Jadi, dua alternatif: BMDTP jalan dan bea masuk [dari negara non-AFTA] turun," ucapnya.
Henry menyatakan pihaknya telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui surat resmi pada awal Desember 2020. Tetapi, sejauh ini belum ada balasan dari usulan tersebut.
