Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Smelter Penuhi Kontrak Sesuai HPM, kok Penambang yang Ketiban Apes?

Hontrak yang berlaku menggunakan skema cost, insurance, and freight (CIF) dan smelter hanya membayar biaya tongkang US$3 per ton.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 16 Desember 2020  |  17:30 WIB
Smelter timbal PT Kapuas Prima Coal Tbk. - kapuasprima.co.id
Smelter timbal PT Kapuas Prima Coal Tbk. - kapuasprima.co.id

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan smelter mulai mematuhi pelaksanaan kontrak jual beli bijih nikel dalam negeri sesuai dengan ketentuan harga patokan mineral.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2020, perusahaan smelter telah melaksanakan kontrak jual beli bijih nikel sesuai dengan ketentuan harga patokan mineral (HPM).

Namun, kontrak yang berlaku menggunakan skema cost, insurance, and freight (CIF) dan smelter hanya membayar biaya tongkang US$3 per ton.

"Artinya dalam kondisi ini banyak penambang-penambang yang jauh lokasinya, baik dari Papua, Maluku, Maluku Utara, sebagian Sulawesi Tenggara itu harus menyubsidi biaya tongkang sekitar US$5—US$8 per metrik ton," ujar Meidy dalam sebuah webinar, Rabu (16/12/2020).

Selain itu, perusahaan smelter juga mensyaratkan sejumlah hal dalam kontrak. Pertama, bonus/penalti kadar nikel (Ni) sekitar US$7/0,1 point. Artinya, apabila kadar lebih rendah dari 1,7 persen akan dikenakan penalti sebesar US$14/ton.

Kedua, jika kandungan SiO/MgO diantara 2,50—3,00 bonus/penalti US$0,03/point, apabila SiO/MgO lebih dari 3,00 akan dikenakan penalti tambahan 0,06/point.

"Saat ini juga pihak smelter memberlakukan kandungan SiO/MgO yang tadinya tidak ada, saat ini diberlakukan. Mau tidak mau beberapa daerah yang kandungan SiO/MgO tidak sesuai permintaan smelter akhirnya mendapatkan penalti," kata Meidy.

Ketiga, jika kadar air di atas 30 persen akan dikenakan denda sebesar US$5/ton dan apabila lebih rendah dari 30 persen akan diberikan bonus sebesar US$5/ton.

Meidy pun mendorong pemerintah untuk memastikan pelaksanaan HPM tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencarikan solusi terkait pengaturan biaya CIF yang membebani penambang dengan subsidi biaya pengiriman.

Ketika menanggapi hal itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Satgas HPM saat ini tengah mendiskusikan untuk mencari solusi terkait aspek jarak dan kandungan SiO/MgO.

Menurutnya, dari sisi jarak, tentunya kalau mengambil bijih yang berada jauh sekali, tentunya akan jadi beban bagi smelter.

“Sementara ini adalah harga FOB [free on board], ini akan menjadi berat kalau jaraknya sangat jauh sekali yang nanti pada akhirnya yang jauh tidak akan terbeli. Ini jadi salah satu bahan pembicaraan Satgas HPM yang tentunya nanti akan dicari formula win-win solution," kata Yunus.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

smelter
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top