Bisnis.com, JAKARTA - Pada 17 November 2020, di tengah pandemi Covid-19, Presiden Donald Trump bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan di Gedung Putih.
Dikutip dari tulisan Research Associate CSIS di Washington Simon Tran Hudes yang dimuat dalam situs The Diplomat, pertemuan tersebut ternyata tidak ada dalam jadwal Presiden AS tersebut.
Gedung Putih diketahui tidak memberikan informasi terkait dengan pertemuan itu.
Namun, pemerintah Indonesia merilis informasi tentang pertemuan tersebut dengan isi yang ringan. Alhasil, pertemuan ini meninggalkan banyak spekulasi terkait dengan hal apa saja yang di bahas.
Hadir pula dalam pertemuan ini, putri Trump, Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner - keduanya penasihat presiden - bersama dengan Adam Boehler, Kepala Eksekutif US International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler.
Kunjungan Menko Luhut ke Washington memang difokuskan untuk mempromosikan sovereign wealth fund baru milik Indonesia yang akan mengaet investasi, salah satunya dari AS.
Baca Juga
Perjalanan Luhut ke AS mungkin cukup berhasil, karena pemerintah Indonesia mengumumkan pada 1 Desember bahwa DFC akan menginvestasikan US$2 miliar dalam sovereign wealth fund yang akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
DFC tersebut sebenarnya belum mengonfirmasi, meskipun Boehler telah menandatangani surat ketertarikan, yang menurut lembaga tersebut sebagai "langkah awal".
Luhut juga dilaporkan menandatangani nota kesepahaman dengan Presiden Bank Ekspor-Impor AS Kimberly Reed untuk bersama-sama menjajaki peluang pembiayaan infrastruktur dan proyek lainnya di Indonesia dengan nilai hingga US$750 juta.
Jika DFC memutuskan untuk berinvestasi, Hudes menilai itu akan menjadi langkah yang tidak biasa dalam beberapa hal.
Pertama, investasi tersebut akan melebihi batas proyek DFC sebesar US$1 miliar dan juga menjadi proyek aktif termahal dalam portofolio DFC, yang nilai tertinggi mencapai US$400 juta. Kedua, Hudes melihat komitmennya sangat cepat.
Di situs webnya, DFC memuji proses peninjauannya yang ketat, yang mencakup evaluasi dampak lingkungan dan sosial setiap proyeknya.
Informasi yang menyeluruh, akurat, dan lengkap dan konsultasi dengan Kantor Kebijakan Pembangunan, badan pemerintah lain adalah beberapa syarat wajib.
DFC selanjutnya menetapkan materi tambahan, seperti rencana bisnis, sebagai alat untuk membantu mempercepat peninjauan proyek DFC. Tur Luhut di AS sejalan dengan pengesahan undang-undang kontroversial 'Omnibus Law' atau Undang-Undang Cipta Kerja.
Seiring dengan melonggarnya peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan, UU tersebut dirancang untuk mengurangi hambatan investasi asing. Indonesia, seperti diketahui tahun ini, berada di peringkat 73 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) Bank Dunia.
Pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas kebijakan utama Presiden Jokowi dan gol ini membutuhkan investasi asing yang signifikan.
Menurut Hudes, dukungan AS atas dana tersebut akan menunjukkan kepercayaan yang sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai tujuan investasi.
Ini juga akan mendiversifikasi basis pendanaan infrastruktur Indonesia, yang selama ini didominasi China melalui Belt and Road Initiative (BRI) yang kontroversial serta aliran investasi dari Jepang.
"Mempertahankan beragam mitra penting bagi Indonesia, yang membanggakan dirinya memiliki kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, yang sebagian besar didasarkan pada menghindari keberpihakan dan menghindari konflik geopolitik yang lebih besar," tulis Hudes dalam opininya di The Diplomat, beberapa waktu lalu (8/12/2020).
Meskipun investasi infrastruktur AS saat ini di Asia Tenggara tidak seberapa dibandingkan dengan yang ditawarkan dari China, investasi di sovereign wealth fund Indonesia akan menandakan komitmen yang signifikan terhadap kawasan tersebut.
"Ini sekaligus melawan persepsi kawasan bahwa pengaruh Amerika yang semakin memudar," ungkap Hudes.
Namun, fakta bahwa pertemuan antara Trump dan Luhut tidak muncul dalam jadwal presiden dan kedua negara tidak mempublikasikan rincian dari pertemuan tersebut, tidak banyak membantu menghilangkan kekhawatiran etika yang ada seputar urusan bisnis Trump di Indonesia.
Selama kunjungan ke Indonesia pada Agustus tahun lalu untuk mempromosikan rencana pembangunan dua resor milik perusahaan Trump di Bali dan Jawa Barat, putra Presiden Trump Donald Trump Jr. membela ayahnya dari tuduhan bahwa kepemilikannya yang berkelanjutan atas perusahaan tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Properti Trump diperkirakan bernilai US$1,7 miliar, sedang dibangun oleh mitra bisnis, media, dan baron real estate Trump Organization di Indonesia Hary Tanoesoedibjo.
Tiga bulan sebelum kunjungan Trump Jr., sebuah entitas perusahaan yang terkait dengan Tanoesoedibjo membeli sebuah rumah besar di Beverly Hills milik Presiden Trump dengan harga hampir dua kali lipat dari yang dia bayarkan pada tahun 2007.
"Pertemuan Luhut dengan Trump dan lembaga investasi DFC senilai US$2 miliar berikutnya yang diumumkan oleh agensi Luhut tampaknya bukan hal yang pasti," kata Hudes.
Pasalnya, proses pengambilan keputusan DFC kemungkinan akan memakan waktu, dan klarifikasi badan tersebut bahwa surat Boehler hanya menandai awal dari proses yang lebih lama.
"Ini bertentangan dengan pernyataan dari pemerintah Indonesia yang tampaknya membenarkan investasi tersebut."
Masih belum jelas apakah pemerintahan Biden yang akan datang akan menindaklanjuti kesepakatan semacam itu, mengingat besarnya investasi, proses peninjauan yang panjang di DFC, sifat pribadi dari pertemuan Gedung Putih, serta masalah etika seputar hubungan bisnis Trump di Indonesia.
Tentu saja, fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa perjanjian dibuat sangat terlambat dalam masa jabatan Trump.
