Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Uni Eropa Sepakati Stimulus Senilai US$2,2 Triliun

Hongaria dan Polandia sempat memprotes mekanisme persyaratan penggunaan pendanaan karena dianggap tidak menegakkan norma-norma demokrasi.
Lambang Uni Eropa terpampang di depan gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, Rabu (27/5/2020)./Bloomberg-Geert Vanden Wijngaert
Lambang Uni Eropa terpampang di depan gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, Rabu (27/5/2020)./Bloomberg-Geert Vanden Wijngaert

Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussel menyelesaikan kebuntuan dan menyepakati stimulus senilai US$2,2 triliun tepat ketika gelombang terbaru infeksi virus corona kembali menekan ekonomi Benua Biru.

Dilansir Bloomberg, perjanjian tersebut membuka jalan bagi UE untuk memberlakukan tidak hanya anggaran tujuh tahunnya tetapi paket bantuan pandemi senilai 750 miliar euro (US$909 miliar) yang akan dibiayai oleh utang bersama.

Terlepas dari adanya kesepakatan, Hongaria dan Polandia sempat memprotes mekanisme persyaratan penggunaan pendanaan karena dianggap tidak menegakkan norma-norma demokrasi.

Meskipun kompromi yang ditengahi Jerman menawarkan jaminan mengenai bagaimana ketentuan baru akan diterapkan, ketentuan aturan hukum akan tetap berlaku terhadap penggunaan stimulus tersebut.

Sengketa itu adalah puncak dari bentrokan bertahun-tahun antara Brussel dan kedua negara atas segala hal mulai dari campur tangan politik di peradilan hingga hak LGBTQ.

Sebenarnya, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan PM Polandia Mateusz Morawiecki telah terpojok dengan berulang kali mengecam hubungan antara pembiayaan Uni Eropa dan standar demokrasi.

Mekanisme itu yang disepakati pada musim panas antara Parlemen Eropa dan Jerman didukung oleh seluruh UE, khususnya negara bagian seperti Belanda yang menginginkan pengawasan lebih lanjut tentang bagaimana stimulus digunakan.

Menteri Hongaria yang bertanggung jawab atas kantor perdana menteri Gergely Gulyas mengatakan kesepakatan itu mencegah anggaran digunakan untuk serangan politik dan mencakup semua jaminan yang diminta Hongaria dan Polandia.

Namun partai koalisi junior menteri kehakiman garis keras Polandia Zbigniew Ziobro mempertanyakan apakah perjanjian tersebut akan tetap mempertahankan kedaulatan Polandia.

Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengatakan bahwa deklarasi perjanjian tersebut tidak mengubah mekanisme aturan hukum asli yang telah disepakati oleh negara-negara anggota.

"Tidak ada kompromi pada konten, tidak ada kompromi pada teks. Kami menyatakan hal-hal yang perlu kami nyatakan,” kata Lofven wartawan di Brussel sebelum dimulainya KTT, seperti dikutip Bloomberg.

Ada banyak hal yang dipertaruhkan untuk Hongaria dan Polandia. Kedua negara ini adalah penerima manfaat bersih terbesar dari stimulus UE, membantu ekonomi mereka menutup kesenjangan dengan tetangga mereka yang lebih kaya di barat. Keduanya menantikan sedikitnya 180 miliar euro dari paket pengeluaran ini.

Seandainya mereka melanjutkan veto mereka, UE akan beralih ke anggaran darurat thun 2021. Hal tersebut akan menyebabkan pendanaan turun di hampir semua area dan berpotensi menempatkan Polandia dan Hongaria di baris paling belakang bahkan untuk bantuan pembangunan terbatas yang tersedia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper