Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha berharap pemerintah bersedia menanggung biaya vaksinasi bagi karyawan perusahaan yang tidak termasuk ke dalam kelompok masyarakat prioritas penerima vaksin.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, akan banyak perusahaan di Indonesia yang tidak sanggup menanggung biaya vaksinasi karyawan akibat masih dalam kondisi goyang akibat terdampak pandemi Covid-19.
"Untuk vaksin mandiri yang tidak ditanggung negara, harus menjadi perhatian oleh pemerintah karena saat ini banyak perusahaan yang tidak mampu membayar ongkos vaksinasi," ujar Hariyadi kepada Bisnis.com, Kamis (10/12/2020).
Kendati belum mengetahui secara pasti persentase perusahaan yang tergolong mampu membayar ongkos vaksinasi, Hariyadi menilai jumlah perusahaan dalam kondisi diambang kebangkrutan jumlah cukup banyak saat ini.
Namun demikian, lanjutnya, pelaku usaha menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah yang disebutnya telah membangun jaringan dalam rangka pendistribusian kepada perusahaan-perusahaan.
"Sebagai pelaku usaha, kita juga tidak mau ikut campur terlalu jauh soal vaksinasi," tambahnya.
Baca Juga
Selain itu, pemerintah dinilai mesti memiliki rencana kontingensi untuk memitigasi risiko gagal vaksin Covid-19. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah diminta tidak terjebak dalam euforia dalam menyambut vaksin dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
