Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pimpinan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi krisis awak kapal yang terperangkap di laut dalam waktu lama karena pandemi.
Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan masalah yang dihadapi pelaut akibat upaya penanggulangan virus berlangsung sangat lama.
Dia menjelaskan para pekerja kunci ini terus mengangkut makanan, obat-obatan, dan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Namun jangka waktu yang lama di laut dan ketidakmampuan pelaut di darat untuk membantu, menyebabkan hal ini menjadi persoalan serius.
"Resolusi menetapkan tindakan yang harus diambil segera," katanya dalam pernyataannya, Rabu (9/12/2020).
Ryder mengakui bahwa dialog sosial yang cukup besar telah terjadi, pemilik kapal dan organisasi pelaut juga sudah mengambil tindakan seiring upaya pemerintah dalam mengatasi krisis.
Namun, dia mencatat bahwa ratusan ribu awak kapal terus bekerja di luar periode dinas di laut, dengan beberapa di antaranya sekarang berada di kapal selama lebih dari 17 bulan.
Baca Juga
"Ini mengacu pada risiko besar yang diwakili oleh kelelahan pelaut bagi kesehatan fisik dan mental pelaut individu dan untuk keselamatan navigasi, keamanan dan perlindungan lingkungan laut," katanya.
Resolusi tersebut juga mengingatkan bahwa hak-hak pelaut diatur dalam Konvensi Perburuhan Maritim (MLC), 2006, termasuk hak untuk repatriasi dan untuk mengakses perawatan medis di darat.
Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi harus menetapkan durasi maksimum masa kerja di kapal dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan.
Sektor perikanan, katanya, menghadapi tantangan serupa. Disebutkan bahwa Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 No. 188, berisi ketentuan tentang pemulangan dan perawatan medis yang berkaitan dengan para nelayan.
Mengingat pentingnya peran awak kapal bagi rantai pasok global, ILO mendesak negara-negara untuk melakukan sejumlah langkah cepat.
Pertama, mengidentifikasi hambatan untuk perubahan awak, dan menerapkan rencana terukur, terikat waktu untuk memastikan perubahan awak yang aman dan perjalanan pelaut. Hal itu dengan mempertimbangkan kerangka protokol yang direkomendasikan untuk perubahan awak.
Kedua, menunjuk pelaut sebagai pekerja kunci diikuti fasilitasi pergerakan yang aman dan tidak terhalang untuk menaiki, menurunkan kapal, dan meninggalkan pantai. Ketiga, pertimbangkan penerimaan dokumentasi yang diakui secara internasional yang dibawa oleh pelaut.
Keempat, memastikan bahwa pelaut yang membutuhkan perawatan segera diberi akses ke fasilitas medis di darat dan jika perlu pemulangan darurat.
Perawatan medis darurat selayaknya tanpa memandang kewarganegaraan. Kelima, pertimbangkan tindakan sementara termasuk keringanan, pengecualian atau perubahan lain pada persyaratan visa atau dokumen.
Negara-negara anggota ILO yang telah meratifikasi MLC, diminta untuk mengadopsi langkah-langkah untuk menerapkannya secara penuh selama pandemi, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, perusahaan diminta untuk melakukan uji tuntas yang sejalan dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Perusahaan diminta mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menangani dampak aktual dan potensial hak asasi manusia pada pelaut akibat pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
