Bisnis.com, JAKARTA – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengkritik dua program pemerintah yakni gasifikasi batu bara dan biodiesel.
Ahok menilai pengembangan batu bara untuk diolah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang digadang-gadang dapat menekan impor liquefied petroleum gas (LPG) tersebut tidak ekonomis. Menurutnya, pengolahan DME membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan LPG.
"DME sebagai substitusi LPG menarik, tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal daripada LPG. Juga memiliki offtake jangka panjang," kata Ahok dalam diskusi di acara 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas, Rabu (02/12/2020).
Adapun, dalam proyek proyek pengembangan gasifikasi batu bara menjadi DME, Pertamina bekerjasama dengan PT Bukit Asam Tbk. dan perusahaan gas asal Amerika Serikat yaitu Air Product & Chemical Inc. Ahok mengatakan skema kemitraan dapat mengatasi kendala mahalnya pengembangan proyek itu.
"Pertamina oke dengan minoritas dan oke dengan posisi non-operator saham dengan waktu 5 tahun-10 tahun. Ini opsi yang dapat didiskusikan kemudian waktu," ujarnya.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut mengkritik program pengembangan bahan bakar minyak berbasis sawit atau biodiesel.
Dia menilai pemerintah perlu turun tangan dalam mengatasi tingginya harga crude palm oil (CPO) karena pemerintah harus bisa lebih fleksibel di saat harga CPO sedang tinggi. Ahok mengatakan bahwa saat harga CPO sedang tinggi, maka sebaiknya opsi ekspor lebih baik diambil dibandingkan dengan dipaksakan untuk program biodiesel.
"Jadi tak ada guna produksi very high cost FAME. Di sisi lain kita tidak bisa hasilkan uang dari ekspor CPO," ungkapnya.
