Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran pendapatan belanja negara tahun depan.
Dia menyebutkan bahwa sebanyak Rp99 triliun bakal dialokasikan untuk menjamin pangan nasional dalam kondisi aman.
“Food security menjadi salah satu prioritas besar. Ada Rp99 triliun yang dialokasikan dan merupakan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya pertanian, tetapi juga di bidang infrastruktur di PUPR dan termasuk subsidi pupuk,” kata Sri Mulyani dalam Jakarta Food Security Summit 5 pada Rabu (18/11/2020).
Pertanian sendiri menjadi salah satu sektor produksi yang akan terus didukung pemerintah. Sektor ini menjadi segelintir kelompok usaha yang masih tumbuh selama pandemi dengan pertumbuhan pada kuartal III mencapai 2,15 persen secara tahunan.
Menkeu mengemukakan bahwa aktivitas sektor ini masih didominasi di perdesaan. Oleh karena itu, katanya, bantuan sosial juga disalurkan bagi penduduk desa untuk memastikan sektor pertanian dapat terus menunjukkan kinerja positif.
Dia mencatat lebih dari 8 juta masyarakat desa menjadi penerima dari bantuan langsung tunai (BLT). Dari jumlah tersebut, 7,3 juta di antaranya berprofesi sebagai buruh tani atau buruh nelayan. Jumlah ini setara dengan 92 persen dari total penerima.
Baca Juga
“Dengan dukungan ini kinerja sektor pertanian akan tetap terjaga dan ini terus kita lakukan untuk pemulihan ekonomi,” katanya.
Selain BLT Desa, ujar Sri Mulyani, sejumlah dukungan lain yang disiapkan pemerintah untuk menjaga kinerja pertanian mencakup pengembangan food estate sebagai upaya peningkatan produktivitas dengan anggaran sebesar Rp104,2 triliun pada 2021, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pertanian, dan juga pemberian subsidi untuk asuransi pertanian dan peternakan.
Sampai dengan November ini, Sri Mulyani mengatakan total area pertanian yang telah dilindungi asuransi mencapai 807.800 hektare dan terdapat 76.400 ekor sapi yang dilindungi dalam skema asuransi serupa.
