Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa penyerapan anggaran perlindungan sosial untuk penanganan Covid - 19 dan pemulihan ekonomi mulai berangsur membaik.
Dia mengatakan sampai dengan 11 November 2020, realisasi perlindungan sosial telah mencapai Rp182,54 triliun atau 77,9 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah senilai Rp234,3 triliun.
"Untuk perlindungan sosial, survei yang dilakukan selama tiga tahap menunjukkan bahwa semua rumah tangga di kelompok 40 persen masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Sri Mulyani dalam Anti-Corruption Summit 4, Rabu (18/11/2020).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara ringkas hasil survei yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan dalam 5 poin utama.
Pertama, cakupan perlindungan sosial makin luas dan targeting semakin baik.
Menurutnya, hampir semua rumah tangga di kelompok 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu bantuan. Meski isu exclusion dan inclusion error masih ada, tetapi menurutnya terdapat perbaikan data bottom up.
Kedua, ketahanan pangan membaik program kartu sembako, bansos sembako, bansos tunai, dan BLT dana desa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan
Ketiga, program keluarga harapan (PKH) tetap didorong sebagai program untuk mengubah perilaku masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan.
Keempat, setelah sempat dihentikan sementara, program Kartu Pra Kerja mengalami akselerasi dan membantu mendorong penerima manfaat masuk ke pasar tenaga kerja atau wirausaha.
Kelima, penyaluran berbagai bantuan meningkatkan inklusi keuangan (rekening bank atau rekening ponsel)
