Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BPH Migas : Keberadaan BBM Jenis Premium di 3 Pulau Perlu Dievaluasi

Di beberapa daerah, sebagian besar BBM premium menjadi objek penyelewengan oleh pengecer ilegal yang memberi dampak negatif yaitu harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 16 November 2020  |  17:18 WIB
Petugas melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU milik Pertamina di Sumsel. istimewa
Petugas melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU milik Pertamina di Sumsel. istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menilai keberadaan bahan bakar minyak dengan oktan RON 88 atau Premium di Jawa, Madura, dan Bali perlu dievaluasi.

Komite BPH Migas Henry Achmad mengatakan bahwa berdasarkan realitas di lapangan, khususnya di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan beberapa daerah, keberadaan premium perlu dievaluasi karena sebagian besar dari penyalurannya bermasalah dan tidak sesuai dengan harapan pemerintah untuk memberikan BBM yang harganya terjangkau.

“Dari pengamatan di lapangan juga masyarakat cederung sudah menggunakan BBM dengan spesifikasi oktan yang lebih tinggi khususnya pengguna sepeda motor,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/11/2020).

Henry menjelaskan bahwa di beberapa daerah, sebagian besar BBM premium menjadi objek penyelewengan oleh pengecer ilegal yang memberi dampak negatif yaitu harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu memicu peluang untuk oknum tertentu untuk ikut mengambil keuntungan dari penyaluran premium, termasuk oknum di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

“Melihat kondisi tersebut, sebagian besar pengusaha SPBU tidak keberatan kalau di SPBU-nya tidak diberikan jatah premium,” jelasnya.

Namun, Henry mengaku belum menerima laporan langsung dari PT Pertamina (Persero) yang memiliki rencana untuk menyetop penjualan premium di Jamali pada 1 Januari 2021.

Menurut dia, Pertamina tidak bisa begitu saja menghentikan penjualan premium karena mendapatkan penugasan dari BPH Migas tidak seperti badan penyalur yang tidak mendapatkan penugasan.

“Saya belum mendengar kalau di Jamali premium akan dihilangkan. Setahu saya pemerintah tidak akan memberikan kompensasi terhadap penyaluran premium di Jamali kepada Pertamina,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

spbu BBM
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top