Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara akan menindak tegas untuk menertibkan mafia tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil mengatakan bahwa saat ini mafia tanah menggunakan buzzer untuk melawan pemerintah. Menurutnya, mereka tak hanya kabur ketika dikejar oleh pihak berwenang.
"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan kementerian lewat media sosial," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (10/11/2020).
Para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat kegaduhan dan memutarbalikkan fakta.
"Mafia sekarang itu mulai pakai media, buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. Contoh kasus ya, kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kita mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," kata Sofyan.
Pihaknya tidak menampik bahwa tidak mudah untuk menangkap dan membereskan para mafia tanah ini. Kendati demikian, pihaknya akan terus bekerja keras agar seluruh masalah tanah bisa selesai sebelum mafia tanah mencari celah dan beraksi. Adapun untuk memberantas mafia tanah ini perlu kerja sama dengan penegak hukum.
Baca Juga
"Jadi, kita tahu mafia ini duitnya banyak, mereka menggunakan berbagai cara, tapi kita enggak akan kalah menyerah, kita terus koordinasi dengan aparat hukum, Jaksa Agung untuk memerangi mafia ini," tuturnya.
Sofyan mengungkapkan bahwa kementerian telah menangkap banyak mafia tanah seperti di Medan, Sumatra Utara. Selain itu, pegawai BPN yang memberi keleluasaan mafia tanah bermain juga diberikan sanksi.
"Sembilan pejabat kita beri sanksi. Ada yang dicopot. Ada yang diturunkan pangkat dan dipindahkan karena melakukan pelanggaran membuat mafia bisa bergerak," ucapnya.
Sofyan menambahkan BPN terus menyelesaikan sengketa pertanahan baik skala besar maupun kecil. Kantor BPN, lanjutnya, setiap harinya menyelesaikan sengketa. Namun, yang sebenarnya diributkan adalah sengketa yang tidak selesai.
"Kami sudah keluarkan 66 juta sertifikat yang beredar di masyarakat. Sengketa yang ada 9.000 jumlahnya, secara persentase kecil sekali, tapi bisingnya luar biasa. Kami menyelesaikan lewat mediasi," ujarnya.
Sengketa tersebut merupakan lahan konflik yang menyangkut masyarakat sehingga membuat ramai keadaannya di masyarakat. "Padahal, masalahnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Kita tetap akan berupaya menyelesaikan itu semua," kata Sofyan.
