Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi Minta AS Perpanjang Fasilitas Keringanan Bea Masuk

Pemerintah RI menilai GSP sebagai upaya memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 29 Oktober 2020  |  15:45 WIB
Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Oktober 2020  -  Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Oktober 2020 - Biro Pers Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Amerika Serikat memperpanjang fasilitas Generalized System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo dalam kunjungan keduanya ke Indonesia.

“Indonesia ingin melihat ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentu harapan perpanjang GSP facilities kepada indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Menlu Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2020).

Sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi, Menlu Pompeo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Retno. Kedua juga membahas GSP sebagai upaya memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Retno GSP juga bermanfaat bagi bisnis AS. “Saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP, yang tidak hanya membawa manfaat bagi Indonesia tetapi juga bagi bisnis AS,” kata Retno.

Adapun, GSP telah cukup lama menjadi pembahasan antara Indonesia dengan AS. Awalnya, pada 2018 pemerintah AS mengevaluasi sekitar 124 produk ekspor asal Indonesia, termasuk tekstil, plywood, kapas ,dan beberapa hasil perikanan seperti udang dan kepiting. Hal ini guna menentukan produk yang masih layak menerima fasilitas keringanan bea masuk atau GSP.

Isu GSP ini bahkan sempat menjadi modal AS untuk meyakinkan pemerintah Indonesia untuk melonggarkan aturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun lalu.

Hal tersebut dilakukan demi memudahkan dua perusahaan switching asal Negeri Paman Sam melanjutkan bisnis di Indonesia pasca pemberlakuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Kemudian, jelang tutup tahun 2019 lima produk ekspor Indonesia mendapatkan kembali fasilitas GSP dari AS. Dalam laman resmi United States Trade Representative (USTR) https://ustr.gov disebutkan kelima produk tersebut adalah plywood bambu laminasi (HS 44121005); plywood kayu tipis kurang dari 66 mm (HS 44123141155); bawang bombai kering (HS 09082220); sirup gula, madu buatan, dan karamel (HS 17029052); serta barang rotan khusus untuk kerajinan tangan (HS 46021223).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi amerika serikat menlu as bea masuk
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top