Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kontribusi ke Ekonomi Kecil Jadi Alasan Perombakan Program Dana Pensiun

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mencatat, hingga 2019 total aset dana pensiun mencapai Rp955,08 triliun. Jumlah tersebut hanya berkontribusi 6,03 persen terhadap PDB Indonesia.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 29 Oktober 2020  |  10:20 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020) - Jaffry Prabu Prakoso/Bisnis.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020) - Jaffry Prabu Prakoso/Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan merombak atau melakukan reformasi struktural di bidang pensiun agar sektor tersebut dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mencatat, hingga 2019 total aset dana pensiun mencapai Rp955,08 triliun. Jumlah tersebut berkontribusi 6,03 persen terhadap PDB Indonesia.

Jika reformasi tidak dilakukan, diproyeksikan kontribusi dana pensiun terhadap PDB hanya akan mencapai 13 persen pada 2045. Padahal kontribusi aset dana pensiun harus mencapai 60 persen dari PDB agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Oleh karena iitu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengutarakan reformasi di bidang pensiun penting dilakukan. Reformasi ini merupakan salah satu bagian dari reformasi struktural yang dapat mendorong Indonesia untuk mencapai pertumbuhannya pada jangka menengah dan panjang.

"Reformasi yang dapat mendorong negara kita mendapatkan prospek pertumbuhan menengah dan panjang adalah dengan reformasi pensiun, yang masih terus kita cari bentuknya. Karena walaupun dalam masa pandemi, reformasi struktural dalam bidang ekonomi sangat penting untuk dilakukan," katanya melalui siaran pers yang dikutip Bisnis, Kamis (29/10/2020).

Suahasil menyampaikan reformasi program pensiun juga harus bisa menjawab berbagai tantangan seperti bagi para pekerja informal, agar para pekerja tersebut dapat terlindungi di masa tuanya.

Saat ini, hampir semua pekerja informal, yang jumlahnya sekitar 60 persen dari total pekerja, tidak tercakup oleh program perlindungan pendapatan pensiun.

"Bagaimana sistem pensiun terbaik bagi ekonomi dengan informalitas yang tinggi. Bagaimana orang-orang yang bekerja secara informal dapat terlindungi juga," katanya.

Tantangan lainnya yang harus dijawab kata Suahasil adalah meningkatkan kecukupan program pensiun, penegakan program pensiun, serta bagaimana memperdalam sistem keuangan melalui dana pensiun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian keuangan dana pensiun
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top