Bisnis.com, JAKARTA - Kuota bahan bakar minyak bersubsidi diproyeksikan tidak dapat terserap 100 persen sesuai target pemerintah. Kondisi ini dinilai memberikan dampak terhadap anggaran subsidi yang dikucurkan pemerintah.
Adapun, BPH Migas memproyeksikan realisasi penyaluran Premium hingga akhir tahun hanya akan terserap 8,76 juta kiloliter (KL) atau selisih 20,3 persen dari kuota tahun ini 11 juta kl.
Adapun, penyaluran JBT jenis kerosene diproyeksikan mencapai 478.474 KL, selisih 14,5 persen dari kuota tahun ini 560.000 KL. Sementara itu, penyaluran JBT jenis solar diproyeksikan mencapai 14,51 juta KL atau selisih 5,2 persen dari kuota tahun ini yakni 15,31 juta KL.
Komite BPH Migas Henry Achmad mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat penyaluran BBM subsidi pada tahun ini lebih rendah dari kuota karena lemahnya konsumsi masyarakat.
"Pengaruh kesubsidi seperti persentase selisih yang disalurkan dengan kuota untuk JBT, sedangkan JBKP tidak ada pengaruhnya karena tidak subsidi," katanya kepada Bisnis, Selasa (27/10/2020).
Pada tahun ini anggaran subsidi pemerintah untuk BBM solar adalah Rp1.000 per liter.
Baca Juga
Direktur Executive Energi Watch Mamit Setiawan menilai dengan tidak tercapainya kuota BBM subsidi pada tahun ini akan memberikan dampak yang baik dalam penghematan pemerintah terkait subsidi energi.
Menurut dia, tidak tercapainya kuota BBM subsidi tahun ini selain karena lebih rendahnya konsumsi BBM masyarakat, tapi juga disebabkan oleh tren peralihan konsumsi BBM.
"Dengan demikian,kampanye yang dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah untuk menggunakan BBM dengan ramah lingkungan saya kira berhasil," katanya kepada Bisnis, Kamis (29/10/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
