Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mengonfirmasi adanya penyelesaian lebih awal masa kontrak kerja kepada 700 karyawannya yang status tenaga kerja kontrak.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa kebijakan tersebut mulai berlaku tanggal 1 November 2020 kepada sedikitnya 700 karyawan berstatus tenaga kerja kontrak yang sejak Mei 2020 lalu telah menjalani kebijakan unpaid leave. Keputusan itu, murni sebagai imbas turunnya tingkat permintaan layanan penerbangan selama masa pandemi.
Melalui penyelesaian kontrak lebih awal tersebut, Irfan juga memastikan akan memenuhi seluruh hak karyawan yang terdampak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran di awal atas kewajiban Perusahaan terhadap sisa masa kontrak karyawan.
“Kebijakan tersebut merupakan keputusan sulit yang terpaksa kami ambil setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan dampak pandemi Covid-19,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa (27/10/2020).
Irfan menyampaikan bahwa kebijakan ini juga berada di luar perkiraannya. Pasalnya, kondisi pandemi ini memberi dampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dengan kondisi perusahaan sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Baca Juga
Menurut maskapai pelat merah tersebut, sejak awal, kepentingan karyawan merupakan prioritas utama. Alhasil, ketika maskapai lain mulai mengimplementasikan kebijakan pengurangan karyawan, GIAA masih mengoptimalkan langkah strategis guna memastikan perbaikan kinerja perusahaan.
Meski demikian pada titik ini, keputusan berat tersebut terpaksa harus ditempuh di tengah situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini.
“Kami turut menyampaikan rasa terima kasih kepada karyawan yang terdampak kebijakan ini, atas dedikasi, dan kontribusinya yang telah diberikan terhadap perusahaan hingga saat ini,”tekannya.
Sebelumnya, Irfan menyampaikan bahwa perusahaan dapat membuka opsi mengurangi beban biaya dari struktur karyawannya dalam kondisi pandemic, tetapi dengan bentuk di luar pemutusan hubungan kerja.
Sejumlah opsi yang dapat dilakukan terkait dengan kepegawaian adalah tidak meneruskan pegawai dengan status karyawan kontrak (PKWT) atau merumahkan pegawai yang kontrak dengan syarat begitu kondisi membaik dapat kembali bekerja kembali.
Irfan menyebutkan jika pegawainya tidak mau dirumahkan, pemutusan kontrak dilakukan lebih dini dengan kewajiban yang tetap penuhi.
