Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Hong Kong mempertimbangkan untuk menangguhkan rencana memberlakukan pajak atas hunian baru yang kosong, kata Biro Transportasi dan Perumahan wilayah khusus China itu pada Sabtu (17/10/2020).
Pertimbangan ulang itu dipicu oleh umpan balik komunitas dan keadaan ekonomi, kata juru bicara biro tersebut. Hong Kong telah terpukul oleh protes anti-pemerintah tahun lalu dan pandemi virus corona, dengan pemerintah memperkirakan terjadi kontraksi 8 persen.
Langkah untuk mengurangi pajak akan melegakan bagi pengembang properti, yang semula akan dikenakan pajak yang besar dan hukuman penjara jika mereka gagal menjual apartemen baru.
Hong Kong memiliki 44.890 unit hunian baru yang kosong pada akhir 2019, mewakili 3,7 persen dari total stok kota, dan turun dari 2018 sebesar 4,3 persen, menurut data pemerintah.
Rencana untuk mengenakan pajak atas rumah baru yang kosong adalah di antara kebijakan yang diusulkan Chief Executive Hong Kong Carrie Lam untuk mengatasi harga properti kota yang tinggi pada 2018.
Namun, RUU tersebut belum disahkan di dewan legislatif, yang telah melalui penangguhan berbulan-bulan karena protes tahun lalu.
Baca Juga
Meskipun terjadi resesi, penjualan rumah di Hong Kong tetap tinggi. Sebuah proyek perumahan baru dengan transportasi yang dapat diakses kelebihan permintaan lebih dari 50 kali pekan ini, menjadikannya salah satu penjualan apartemen paling populer di kota dalam lebih dari satu dekade.
