Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lembaga Asing Ikut-ikutan Tolak UU Cipta Kerja

Salah satunya penolakan berasal dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) terhadap UU sapu jagat ini.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 Oktober 2020  |  13:16 WIB
Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.  - Antara
Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri.

Salah satunya penolakan berasal dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) terhadap UU sapu jagat ini.

"APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini," kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi, Kamis (15/10/2020).

Omnibus Law ini sebelumnya sudah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Rabu, (14/10/2020), UU ini sudah diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera diteken.

Charles menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. "UU ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata," kata dia.

Sehingga, Charles meminta Jokowi menyusun Rancangan UU baru yang memenuhi kewajiban HAM di Indonesia. Ia meminta UU baru ini pun disusun bersama serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil. "Sementara itu, dia [Jokowi] menjamin keamanan para pengunjuk rasa damai," kata Charles.

Ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama atas Omnibus Law. Sebelumnya, sekumpulan investor global, ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai isi UU Cipta Kerja.

Mereka antara lain Aviva Investors, Legal & General Investment Management, manajer aset yang berbasis di Belanda Robeco, serta manajer aset terbesar di Jepang Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Secara keseluruhan mereka adalah 35 investor global dengan total aset kelolaan mencapai US$4,1 triliun.

“Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan Lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan,” ujar Senior Engagement Specialist Robeco, Peter van der Werf, perwakilan komunitas investor tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Omnibus Law cipta kerja

Sumber : Tempo

Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top