Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya meloloskan anggaran jumbo Kepolisian RI (Polri) dalam APBN 2021 sebesar Rp112,1 triliun, dibandingkan posisi Rp92,6 triliun pada tahun ini.
Menurut dokumen Kementerian Keuangan, anggaran ini akan dialokasikan untuk memperkuat stabilitas Polhukam dalam mendorong pemulihan ekonomi, memodernisasi alat material khusus Polri dan untuk profesionalisme SDM.
Ekonom Institut Harkat Negeri Awalil Rizky dalam Twitternya menyoroti porsi anggaran Polri dari total Kementerian /Lembaga yang meningkat sejak 2005 hingga 2019.
"Porsinya pada era 2005-2009 [8,73%], era 2010-2014 [7,88%], era 2015-2019 [11,01%]," tulisnya di Twitter, Rabu (14/10/2020).
Jelas, angka ini dapat disimpulkan bahwa anggaran Polri di era Presiden Jokowi terus meningkat.
Dari Twitter Awalil, tampak jelas bahwa anggaran Polri ini jauh melebihi anggaran KPK yang hanya mencapai Rp1,3 triliun pada 2021.
Dalam rapat kerja bulan September lalu (14/9/2020), Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengungkapkan persetujuan penambahan anggaran itu untuk menjaga stabilitas keamanan negara di tengah pandemi Covid-19.
Pasalnya, dalam 1-1,5 tahun ke depan, Indonesia masih dalam kondisi sosial ekonomi yang rawan karena pandemi, potensi kenaikan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat juga tinggi.
Sahroni menegaskan apabila terdapat belanja barang dan modal yang sesuai dengan mata anggaran yang tidak prioritas maka bisa dialihkan atau direlokasi.
Dalam raker yang sama, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan anggaran Polri tahun 2021 diprioritaskan untuk lima program.
Pertama, program profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dengan nilai Rp2,4 triliun.
Kedua, program penyelidikan dan penyidikan pidana sebesar Rp5,5 triliun. Ketiga, program modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp37,9 triliun.
Keempat, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp17,017 triliun. Kelima, program dukungan profesionalisme manajemen Polri sebesar Rp49,1 triliun.
Anggaran jumbo lainnya dibukukan oleh Kementerian Pertahanan. Dalam APBN 2021, anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo ini mendapat jatah Rp137,3 triliun, dibandingkan Rp117,9 triliun pada tahun ini.
Dalam video conference pada Selasa (29/9/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan agar anggaran yang didapat Kemenhan tidak hanya dibelanjakan untuk kepentingan alutsista.
Sri Mulyani mengingatkan Kemenhan untuk juga memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para prajurit.
"Kita harap tentu tidak hanya untuk alutsista, tapi kebutuhan dan kesejahteraan dari para prajurit semakin diperhatikan dan membaik," katanya.
Sebagai gambaran, anggaran Kemenhan tersebut dibagi dalam tujuh bidang yaitu program penggunaan kekuatan Rp4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp11,4 triliun dan program kebijakan dan regulasi pertahanan senilai Rp35,4 miliar.
Selain itu program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan memakan belanja Rp42,5 triliun, pembinaan sumber daya pertahanan Rp1,6 triliun, serta program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan mencapai Rp543,8 miliar.
Adapun, program paling banyak menyerap anggaran yaitu terkait dukungan manajemen menyentuh Rp76,2 triliun.
Anggaram Kementerian di bawah Prabowo ini berada di posisi kedua anggaran belanja terbanyak setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp149,8 triliun.
