Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Apindo: Investasi RI Naik, tapi Serapan Tenaga Kerja Malah Turun. Kok Bisa?

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani membandingkan realisasi investasi dan serapan tenaga kerja saat ini dengan 10 tahun silam. Bagaimana hasilnya?
Feni Freycinetia, Rika Anggraeni
Feni Freycinetia, Rika Anggraeni - Bisnis.com 08 Oktober 2020  |  21:46 WIB
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani (kiri) bersama dengan Wakil Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO 2020 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (12/8/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani (kiri) bersama dengan Wakil Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO 2020 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (12/8/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kenaikan realisasi investasi di Indonesia ternyata tak sejalan dengan serapan tenaga kerja di lapangan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis angka realisasi investasi sepanjang 2019 (Januari-Desember) adalah sebesar Rp809,6 triliun.

Dia membandingkan saat 2010 realisasi investasi masih Rp206 triliun dengan penyerapan per Rp1 triliun mencapai 5014 orang pekerja. Di sisi lain, pada periode 2019 atau investasi Rp809,6 triliun, penyerapan per Rp1 triliun hanya 1600 pekerja.

"Angka absolut memang naik, tapi kualitas investasi yang masuk itu padat modal. Ini sebetulnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita enggak berkualitas," katanya dalam tayangan Mata Najwa seperti dikutip Kamis (8/10/2020).

Karena itu, Hariyadi menegaskan keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat penting. Dia mengaku sudah menyampaikan aspirasi sejak 17 tahun lalu atau pada saat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan oleh DPR RI.

Dengan adanya Omnibus Law, lanjutnya, aturan investasi di Indonesia bakal berubah menjadi sangat rigid.

"Investor juga akan berhitung dengan rigid pula [terkait investasi], kondisi maskin berat dan tidak kompetitif akan direspons dengan hilangnya industri padat karya," ungkap Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut.

Kondisi aturan investasi saat ini, ungkap Hariyadi, dinikmati oleh negara tetangga di kawasan ASEAN. Menurutnya, Thailand dan Vietnam merupakan dua negara yang menikmati ketidakwaspadaan Indonesia, khususnya sektor padat karya.

Hal ini tercermin dari kenaikan realisasi atau relokasi investasi yang sangat tinggi ke Thailand dan Vietnam. Apalagi, kata dia, 57 persen penduduk Indonesia memiliki pendidikan yang rendah atau hanya lulus SMP ke bawah.

"40 persen dari total penduduk kita itu penerima subsidi. Pendapatan penduduk yang tidak mampu hanya RP600 rb per bulan. Seolah-olah [dengan masuknya RI dalam] negara G20 semua baik-baik saja. Padahal enggak, pertumbuhan ekonomi kita enggak berkualitas," tutur Hariyadi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apindo Omnibus Law cipta kerja
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top