Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik 9 pejabat Eselon I di Kantor BKPM, Jakarta.
Bahlil mengatakan bahwa pelantikan pejabat kali ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah karena BKPM memiliki staf khusus dan staf ahli.
Adapun, jabatan baru dalam struktur BKPM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Dalam aturan tersebut, BKPM mendapat penambahan struktur, termasuk di dalamnya jabatan staf ahli dan staf khusus.
“Proses pelantikan ini merupakan bagian akhir dari lelang jabatan yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan memenuhi syarat-syarat yang ada sesuai ketentuan,” ucap Bahlil, dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2020).
Adapun, sembilan pejabat Eselon I BKPM yang dilantik yakni Nurul Ichwan sebagai Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Yuliot sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Riyatno sebagai Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Achmad Idrus sebagai Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, dan Imam Soejoedi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Baca Juga
Sementara itu untuk jabatan staf ahli dan staf khusus terdapat nama Heldy Satrya Putera sebagai Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, Indra Darmawan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Aries Indanarto sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, dan Robert Leonard Marbun sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
Bahlil menyampaikan bahwa ini adalah tim yang cukup baik karena sudah memenuhi persyaratan. Saat ini, BKPM memiliki beberapa hal yang perlu dilakukan bersama, antara lain kerja tim untuk mewujudkan Key Performance Index (KPI) yang telah ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, salah satunya yaitu meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), realisasi investasi, dan insentif investasi.
Bahlil juga meminta untuk setiap pejabat Eselon I untuk membuat KPI masing-masing, sama halnya dengan Kepala BKPM dan seluruh anggota kabinet yang juga memiliki KPI dengan Presiden RI dan harus siap untuk dievaluasi kapan saja.
“ Apa mau kata presiden, itu bisa selesai panjang atau selesai pendek. Namun untuk BKPM, setelah ini kita teken komitmen kita bersama, pakta integritas, untuk kita semuanya bisa capai KPI,” ucap Kepala BKPM.
