Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dapat Mandat Likuidasi BUMN, Ini Kata PT PPA

Likuidasi perusahaan pelat merah akan dilakukan melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) karena Kementerian BUMN tak memiliki wewenang langsung untuk membubarkan perusahaan BUMN.
Dhiany Nadya Utami
Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com 30 September 2020  |  14:33 WIB
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mengaku belum mendapat arahan dari pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal likuidasi sejumlah perusahaan pelat merah.

Sekretaris Perusahaan PPA Agus Widjaja mengatakan sampai saat ini perseroan belum menerima arahan lebih lanjut dari kementerian perihal hal tersebut, termasuk soal BUMN mana saja yang akan dilikuidasi atau dibubarkan.

“Benar, [tapi] belum ada arahan lebih lanjut dari kementerian,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (30/9/2020)

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi daring yang diadakan Senin (28/9/2020), Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kementerian  berencana membubarkan 14 perusahaan pelat merah dalam rangka transformasi dan perampingan BUMN.

Dalam paparannya, Arya mengatakan bahwa kementerian akan melakukan sejumlah aksi untuk mentransformasi BUMN, mulai dari mengembangkan, mengonsolidasikan, mengalihkan pengelolaan, hingga membubarkan atau melikuidasi BUMN.

“BUMN yang akan dipertahankan, dikembangkan itu ada 41 BUMN, yang dikonsolidasikan atau merger 34, yang akan dikelola dimasukkan ke PPA 19, dan yang dilikuidasi dicairkan melalui PPA ada 14,” tutur Arya, seperti dikutip Bisnis, Selasa (29/9/2020)

Lebih lanjut dia menjelaskan proses likuidasi perusahaan pelat merah akan dilakukan melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) alias PPA karena Kementerian BUMN tak memiliki wewenang langsung untuk membubarkan perusahaan BUMN.

Untuk diketahui, PPA merupakan BUMN spesialis penyehatan korporasi. Perusahaan ini didirikan pada 2004 dengan mengembang tugas utama mengelola aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional baik aset kredit, saham maupun properti.

PPA memiliki empat pilar bisnis, yaitu investasi, restrukturisasi, konsultasi, dan pembiayaan. Pada lini usaha restrukturisasi, hingga 2019 sedikitnya ada sembilan BUMN yang menjadi 'pasien' PT PPA. 

Jumlah itu terdiri dari enam BUMN yang direstruktururisasi dan revitalisasi menggunakan dana penyertaan modal negara, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero),  PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero).

Selain menggunakan dana PMN, program restrukturisasi dan revitalisasi oleh PT PPA juga menggunakan dana talangan. Ada tiga BUMN yang mendapat talangan, yaitu PT Survai Udara Penas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN ppa erick thohir
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top