Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani tidak meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 dapat mencapai angka 4-5 persen.
Dia mengatakan bahwa kunci agar pertumbuhan ekonomi bisa pulih dan bangkit kembali adalah terletak pada penanganan virus.
Namun, dia melihat bahwa dari sisi kehadiran vaksin pun tidak dapat terpenuhi di akhir tahun ini. Pasalnya, beberapa Negara maju yang telah membayar uang muka, perlu untuk menunggu vaksin hingga 1-2 tahun.
“Vaksin itu kalau kata Pak Luhut pada Desember nanti bisa hadir dan menjangkau 100 juta orang. Namun, negara maju yang 2019 sudah memberikan uang muka saja, baru bisa dapat vaksin 1-2 tahun kemudian, kalau Indonesia bisa dapat lebih dahulu bisa dikatakan hebat dan sangat baik tentunya,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin, (28/9/2020).
Untuk itu, dia meragukan bahwa vaksin bisa hadir pada waktu dekat di Indonesia. Hingga saat ini, Aviliani menganggap masker adalah vaksin Indonesia saat ini.
Dia menjelaskan bahwa memang ada peluang untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan kembali ke level positif. Tetapi, dengan catatan jika vaksin sudah ditemukan dan tidak ada hambatan dalam distribusinya.
Baca Juga
Akan tetapi, dalam bayangannya Indonesia belum akan mencapai setinggi 4,5 - 5,5 persen. Pasalnya, defisit anggaran yang melebar saja baru diperkirakan akan kembali pulih sesuai dengan ketentuan sebelumnya pada 2023.
"Kita mungkin tahun depan itu bisa tumbuh positif tapi hanya di level 1 hingga 2 persen saja, itu aja udah bagus. Maka, sangat tergantung pada disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, karena bila masyarakat tidak menjalankan dengan baik, maka kita akan berputar pada skema yang sama, yakni PSBB setelah itu pelonggaran hingga PSBB kembali,” ujarnya.
Dia menyarankan bahwa pemerintah perlu berfokus pada peningkatan anggaran di sisi preventif. Khususnya, pencegahan pada lingkup terkecil masyarakat yaitu rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)
“Anggaran kesehatan difokuskan oleh pemerintah, salah satunya di BPJS kesehatan, tenaga kesehatan dan orang yang sakit. Namun, saya melihat langkah preventifnya yang belum ada anggaran.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa perlu agar pemerintah dengan cepat untuk menambah anggaran kesehatan pada langkah preventif karena Aviliani melihat bahwa langkah saat ini tidak efektif.
“Seperti di jalan orang membuka masker untuk sekedar membenarkan posisi atau mengambil nafas, tetapi justru ditangkap, ini tidak efektif. Mestinya, dianggarkan di lingkungan paling kecil karena RT dan RW ini yang paling mengetahui warganya sehingga dapat meminimalisir peningkatan masyarakat yang terpapar. Jadi, dari laporan tersebut pemerintah bisa melakukan tindakan yang lebih efisien,” ujarnya.
