Lonjakan penambahan kasus Covid-19 di tengah pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah memaksa pemerintah provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB total yang berlaku pada 14 September 2020.
Jakarta merupakan provinsi penyumbang terbesar penambahan kasus harian. Pada 12 September 2020 kasusnya bertambah 1.205 jiwa. Jika diakumulasikan, total kasus di Jakarta sudah mencapai 52.840 jiwa atau 24,6% dari total kasus Indonesia.
Membludaknya pasien positif Covid-19 di tengah keterbatasan tenaga medis dan ketersediaan ruangan di rumah sakit menjadi alasan logis bagi pemerintah untuk memberlakukan PSBB Jilid II. Saat ini kapasitas rumah sakit di Jakarta sudah diatas rata-rata ideal yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kebijakan memperpanjang masa pelonggaran hanya akan membuat fasilitas kesehatan di Jakarta kian mengkhawatirkan.
Langkah pemerintah yang memprioritaskan kesehatan masyarakat sudah tepat. Presiden Jokowi melalui akun twitter-nya pada 7 September lalu menyampaikan bahwa ‘agar ekonomi kita baik, kesehatan harus baik’. Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Berkaca dari kebijakan PSBB sebelumnya, banyak sektor usaha yang terpukul akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Dilansir dari survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) terhadap usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Jabodetabek pada Juni 2020 menemukan bahwa 82,9% UMKM terpukul pandemi. Bahkan 56,8% di antaranya berada dalam kondisi buruk. Hanya 5,9% saja UMKM yang mampu memetik untung.
Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian karena kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni 60,3% dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Terganggunya aktivitas perekonomian tersebut telah nyata berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, selama PSBB tercatat 50.891 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 272.333 pekerja dirumahkan. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jakarta bertambah sebanyak 376.600 jiwa.
Di samping itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa sembako yang ditujukan bagi warga Jabodetabek pun banyak dikeluhkan. Pasalnya, ada beberapa jenis sembako yang tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat dan tidak jarang pula ada beberapa produk yang kualitasnya kurang memadai.
Pun besaran bansos sembako yang diturunkan dari Rp 600.000 per bulan menjadi Rp300.000 per bulan hingga Desember nanti, menimbulkan kekhawatiran tidak cukup memenuhi kebutuhan.
Untuk meredam lonjakan pengangguran dan kemiskinan serta membantu perekonomian agar tetap produktif, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi merumuskan strategi yang tepat.
Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengubah skema penyaluran bansos sembako menjadi bansos tunai berupa uang dengan nilai yang sama dengan bulan sebelumnya, yakni Rp600.000 per keluarga. Jika mengacu kepada garis kemiskinan makanan Provinsi DKI Jakarta yang besarannya Rp466.156 per kapita per bulan, sebetulnya nilai bansos tidak mencukupi.
Diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat anggota, minimal dibutuhkan Rp1,86 juta per bulan per keluarga untuk memenuhi kebutuhan makannya.
Adanya peralihan dari bansos sembako ke dalam bentuk uang diharapkan akan mendorong pertumbuhan UMKM. Hal ini akan menciptakan multiplier effect yang akan berdampak pada penciptaan lapangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Kedua, pemerintah perlu melakukan pemetaan produk UMKM beserta peluang pasarnya, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Hal ini akan sangat membantu UMKM untuk menggenjot produksi dan memasarkan produk. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendampingan intensif dari lembaga terkait agar para pelaku usaha mendapatkan pengarahan serta bimbingan.
Ketiga, pemerintah perlu mengatur rantai pasok bahan-bahan pokok seperti beras, sayuran, buah-buahan, telur, daging serta bahan pokok lain yang diperoleh dari daerah penyangga ibu kota. Pemerintah harus menjamin bahwa pasokan bahan pangan aman selama PSBB total.
Adapun untuk jangka menegah dan panjang, pemerintah dapat menempuh dua langkah. Pertama mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Pendampingan dari kementerian terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi mutlak diperlukan mengingat masih rendahnya literasi digital pada usia 40 tahun ke atas.
Kedua, diperlukan pelatihan tata cara berbisnis online, mulai dari memasarkan produk hingga berkomunikasi dengan konsumen. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah perlu memperbesar alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendigitalisasi UMKM. Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp123,5triliun. Namun, jika dirinci, tidak ada yang spesifik untuk mendorong upaya digitalisasi.
Perumusan strategi yang tepat diharapkan mampu menekan laju penambahan kasus sekaligus membantu perekonomian tetap berjalan selama PSBB Jilid II berlangsung.
