Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PUPR menyataan pemenuhan hunian layak semakin mendesak sejak pandemi virus corona jenis Covid-19 melanda Indonesia
"Kami berharap tercipta kemitraan, kolaborasi, dan sinergi yang lebih baik antara seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan permukiman dan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan," kata Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga dalam seminar daring di Jakarta pada Senin (28/9/2020).
Dia menambahkan diperlukan kerja sama berbagai aktor pembangunan permukiman dan perkotaan dalam rangka percepatan pemenuhan hunian layak.
"Kami menyadari bahwa upaya yang dilakukan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan komitmen dari semua pihak baik di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.
Untuk mencapai pembangunan bidang perumahan periode 2020–2024 yang ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif akan dilaksanakan dengan strategi, pertama mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sejuta rumah.
Strategi kedua yakni penyiapan sistem regulasi, teknologi, koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat program sejuta rumah.
Strategi ketiga adalah mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.
"Untuk bidang perumahan target dan kinerja yang akan dicapai pada periode 2020–2024 yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan target pembangunan 51.341 unit rumah susun," ujar Danis.
Kemudian, lanjutnya, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 10.000 unit rumah khusus, 813.659 unit rumah swadaya, dan 262.345 unit prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
