Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bahas Ketahanan Pangan, Moeldoko Ungkap 5 Persoalan Petani RI

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan HKTI untuk memaksimalkan anggaran KUR senilai Rp50 triliun bagi kemaslahatan para petani.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 24 September 2020  |  20:37 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengungkapkan sejumlah persoalan yang terus dihadapi oleh para petani di Tanah Air. Moeldoko mengatakan terdapat 5 persoalan mendasar yang dihadapi.

Pertama, persoalan tanah yang kian sempit dan rusak. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan tersebut permasalahan tanah, baik akibat lahan yang menyempit maupun kondisi tanah yang semakin buruk, terutama dialami oleh petani yang tinggal di Pulau Jawa.

"Kita menghadapi persoalan tanah yang makin sempait dan rusak, terutama di Pulau Jawa," mengutip pernyataan Moeldoko dalam diskusi virtual bertajuk Ketahanan Pangan Untuk Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Solopos, Kamis (24/9/2020).
Kedua, kata Moeldoko, petani di Indonesia masih bermasalah terkait dengan urusan kapital. Dia mengakui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan pemerintah belum mampu memberikan efek yang signifikan bagi petani.
Pasalnya, petani dalam negeri dinilai masih enggan atau tidak mau diribetkan dengan program kredit yang menurut Moeldoko tidak tangible bagi para petani lokal.
Ketiga, persoalan manajemen. "Sampai dengan saat ini, petani-petani lokal dikatakan masih bermasalah dengan urusan manajerial dan masih menerapkan konsep paling sederhana, yakni bertani untuk bertahan hidup," kata Moeldoko.
Keempat, petani di Indonesia dinilai belum memiliki penerimaan yang baik terkait dengan persoalan teknologi.
 
Kelima, persoalan pascapanen. Menurut Moeldoko, masalah utama bagi petani untuk masa pascapanen persoalan harga yang mana petani dikatakan selalu berada di posisi yang kalah untuk hal tersebut.
Menyadari cukup peliknya persoalan yang dihadapi oleh para petani dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk masing-masing persoalan yang telah diidentifikasi tersebut.
Untuk persoalan tanah, kata Moeldoko, pemerintah telah melakukan upaya ekstesifikasi dengan membuka sejumlah lahan baru, khususnya di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, dan Sumatra Utara, Sumatra Selatan.
Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan upaya tersebut ke wilayah timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.
Sementara untuk membenahi permasalah kapital para petani, pemerintah telah melakukan pembahasan serta membuka akses bagi para petani ke lembaga perbankan dan asuransi.
Untuk skema yang yang dilakukan di wilayah Lombok Timur, Moeldoko mengatakan sudah tersedia lembaga perbankan serta Jasindo sebagai perusahaan asuransi bagi para petani.
"Petani di sana juga memiliki of taker. Kemudian, HKTI selalu melakukan pendampingan, dan alhamdulillah skemanya berjalan dengan baik," sebut Moeldoko.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan HKTI untuk memaksimalkan anggaran KUR senilai Rp50 triliun bagi kemaslahatan para petani.
Dari segi kemampuan manajerial, Moeldoko mengatakan pemerintah mesti mengajak dan mendampingi para petani untuk mulai membuat perencanaan bertani yang baik.
"Petani tidak boleh lagi bertani dengan asal-asalan. Tidak perhitungan, sehingga berapa untung berapa rugi tidak pernah diketahui," ujar Moeldoko.
Untuk persoalan teknologi, pemerintah dikatakan memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan research and development (R & D) guna menghasilkan benih berkualitas. Sejauh ini, HKTI disebut memiliki benih padi berjenis M400 dengan hasil panen mencapai 10 ton per hektar.
Selain M400, HKTI memiliki M70D yang mampu menghasilkan padi dalam kurun waktu 75 hari dengan capaian hasil panen mencapai 8 ton per hektar. Adapun, M70D dikatakan mampu memberikan dampak signifikan bagi para petani apabila sudah dimanfaatkan secara massif.
Terakhir, pemerintah diminta benar-benar memikirkan masalah pascapanen yang dihadapi oleh para petani. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai penting dalam mengatasi persoalan pascapanen tersebut.
"Kalau tidak, petani akan selalu jadi pihak yang kalah. Peran Bulog harus dikedepankan, dan harus memikirkan kehidupan para petani. Ini persoalan mendasar, kalau tidak dibenahi dengan baik maka petani akan repot terus," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertanian moeldoko
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top