Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PT Pos Indonesia Ajukan Gugatan Terkait UU Pos

PT Pos Indonesia mengajukan gugatan lantaran perseroan merasa kehilangan hak eksklusif sebagai pos negara.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 September 2020  |  23:29 WIB
Petugas melayani jasa pengiriman paket barang di PT Pos Indonesia, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (13/6). - Antara/Destyan Sujarwoko
Petugas melayani jasa pengiriman paket barang di PT Pos Indonesia, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (13/6). - Antara/Destyan Sujarwoko

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos ke Mahkamah Konstitusi.

Seperti dikutip dari Antara, Jumat (18/9/2020), permohonan PT Pos tersebut dilakukan karena perseroan merasa kehilangan hak eksklusif sebagai pos negara.

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Jumat, PT Pos Indonesia bersama pengguna layanan pos perseorangan bernama Harry Setya Putra mengajukan pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 15, Pasal 51, serta Pasal 1 angka 8, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 46 UU Pos.

Dalam permohonannya, pembuat undang-undang disebut lebih condong melakukan upaya liberalisasi penyelenggaraan pos dengan banyaknya penyedia jasa layanan pos dan pengiriman swasta.

Undang-undang itu disebut para pemohon membuka akses bebas terbentuknya penyelenggara pos sehingga perusahaan pelat merah itu kesulitan dalam bersaing.

PT Pos Indonesia merasa tidak berbeda dengan penyelenggara pos nonnegara, padahal masih dibebani kewajiban menyelenggarakan pelayanan umum berupa layanan pos universal di seluruh Tanah Air.

"Penyelenggara pos swasta tidak dibebani dengan kewajiban tersebut. Hal inilah yang menjadikan pemohon sebagai penyelenggara pos negara menjadi tidak bisa optimal dalam memberikan pelayanan," kata pemohon dalam permohonannya.

Sementara itu, pengguna layanan pos Harry Setya Putra yang haknya merasa berpotensi dilanggar mempersoalkan undang-undang itu menyamakan surat dengan paket, logistik, dan uang karena istilah yang digunakan sama-sama "kiriman".

Ia khawatir kerahasiaan surat tidak lagi terjaga karena penyelenggara pos memiliki kewenangan untuk membuka dan memeriksa isi surat.

Untuk itu, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Pos bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mk gugatan pt pos indonesia

Sumber : Antara

Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top