Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menegaskan evaluasi terhadap PT Pertamina (Persero) telah dilakukan sejak awal menjabat komisaris utama perusahaan pelat merah tersebut.
Hal itu diungkapkannya ketika menanggapi viralnya video yang berisi pernyataan Ahok terhadap pengelolaan BUMN, khususnya Pertamina, beberapa hari terakhir. Video berjudul “NEKAT! AHOK BERANI LAKUKAN INI” yang diunggah di YouTube itu berisi pernyataan kontroversial Ahok terhadap perusahaan minyak negara, termasuk adanya dugaan permainan di dalamnya.
Ahok mengakui bahwa isi tayangan itu merupakan bagian dari evaluasi untuk internal Pertamina.
“Sejak masuk, kami sudah kencang (melakukan evaluasi) dan masukkan chief auditor executive dari luar. Sayangnya kena (imbas) Covid-19, jadi baru dua bulan kemudian mulai audit,” tutur Ahok saat dihubungi Tempo, Kamis (17/9/2020).
Ahok menjelaskan, upaya perbaikan tata-kelola Pertamina sebagai reaksi atas hasil evaluasi tersebut diwujudkan dalam berbagai cara. Misalnya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia juga memastikan adanya transparansi pengadaan dengan sistem digital untuk menghindari berbagai kecurangan. Bahkan, sistem digital direncanakan merambah ke pelaksanaan tata-kelola manajemen secara keseluruhan. “Kami juga sedang siapkan sampai memo disposisi, semua harus digital,” katanya.
Baca Juga
Kendati begitu mengaku tak tahu latar belakang pengunggahan video tersebut. "Bukan saya yang keluarkan (video),” ucap Ahok.
Video Ahok yang mengkritik Pertamina beredar melalui akun Politik Indonesia atau Poin di YouTube yang tayang pada 14 September lalu. Video viral itu mengundang jutaan penonton.
Dalam video viral berdurasi 6 menit 39 detik, Ahok mengkritik banyak hal tentang perusahaan. Selama menjabat sebagai komisaris di Pertamina, ia membeberkan masih banyak temuan permainan di dalam perusahaan pelat merah tersebut. "Kita ubah sekarang soal transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal ada permainan di dalam, masih terjadi," ujarnya.
Ahok mengaku sebetulnya tugasnya sebagai komisaris punya peran vital. "Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebenarnya. Komisaris itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk," ujarnya.
Karena itu, Ahok mendorong adanya pemangkasan birokrasi di Pertamina, termasuk lewat mekanisme kenaikan pangkat jabatan. "Dulu kalau naik pangkat di Pertamina harus lewat Pertamina Reference Level, untuk bisa jadi SVP harus 20 tahunan. Sekarang saya ubah. Harus lewat lelang terbuka," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mempersoalkan masih ada yang memanipulasi gaji di Pertamina. "Ada pejabat yang dicopot, tapi masih dapat gaji dengan besaran seperti di posisi sebelumnya. Padahal semestinya mengikuti jabatan baru. Bayangkan ada yang digaji Rp 75 juta, tidak kerja apa-apa karena gaji pokok dipatok tinggi. Ini yang sedang kita ubah sistemnya," ucapnya.
